Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEPALA Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebutkan kecurigaan pihaknya terkait adanya oknum penguasa yang memberi jaminan pada Moeldoko untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB). Penyelenggara dinilai tidak mungkin menyelenggarakan KLB jika tidak ada jaminan.
"Ini (KLB) terjadi karena ada oknum kekuasaan," kata Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Sabtu (13/3).
Dia menyampaikan, penyelenggaraan kongres abal-abal diyakini menghabiskan biaya yang sangat besar. Tidak mungkin ada pihak yang mau menggelontorkan uang tanpa ada jaminan.
"Berarti ada janji nggak nih kira-kira oleh oknum kekuasaan kalau dia nyelesain ini akan mendapatkan apa? Kan sesederhana itu aja," ungkap dia.
Baca juga: Tarik Simpati Publik, Demokrat AHY Dinilai Playing Victim
Dia tidak menyebutkan siapa oknum kekuasaan yang dimaksud. Namun, disampaikan oknum kekuasaan tersebut bukan aktor yang selama ini muncul di permukaan.
"Kalau nggak ada oknum kekuasaan siapa yang mau mengeluarkan dana sebesar ini. Dan bukan dia pula yang jadi Ketua Umum-nya," ujar dia.
Sebelumnya, KLB Demokrat selalu dikait-kaitkan dengan pemerintah. Sebab, ada representasi Istana Negara dalam kisruh tersebut, yaitu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Bahkan, mantan Panglima TNI itu dinobatkan menjadi Ketua Umum (Ketum) oleh KLB yang berlangsung dalam hitungan jam tersebut. Moeldoko menyisihkan Marzuki Alie dalam head to head pemilihan Ketua Umum.(OL-5)
Setelah Presiden Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonan, Demokrat mengumpulkan hampir US$50 juta dalam donasi untuk kampanye kepresidenan Kamala Harris.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Anwar Hafid dan Renny Amiwati Lamajido sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sulawesi Tengah 2024.
PARTAI Demokrat resmi mengusung M Nasir-M Wardan sebagai calon gubernur (cagub) dan calon gubernur (cawagub) Pilkada Riau 2024.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
AHY sebut belum ada permintaan khusus soal Kaesang dari Jokowi
PKS memberikan surat keputusan rekomendasi dukungan untuk pasangan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah 2024, Kamis (4/7) malam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved