Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik dari UIN Ciputat Adi Prayitno mengatakan, pemecatan terhadap Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan menjadi jalan yang tidak terhindarkan untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat.
Adi menduga para kader yang sudah dipecat tersebut sudah sempat diperingatkan dan diberi kesempatan untuk menghentikan manuver.
Baca juga: Muncul Klaster Ziarah, Banyumas Perketat Lagi Peribadatan & Pasar
“Saya yakin orang-orang yang ditengarai terlibat mestinya sudah sempat diingatkan. Tapi jika sudah diingatkan dan nekat jalan terus, pemecatan memang menjadi jalan yang tidak terhindarkan untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan partai,” kata Adi dalam keterangan pers, Senin (1/3/2021).
Menurut Adi, pengurus dan kader bisa bertanya-tanya jika partai tidak tegas. Padahal saat ini sedang dibutuhkan soliditas internal yang kuat. "Jika tidak tegas, justru itu bahkan menimbulkan keragu-raguan," lanjutnya.
Jhoni Allen Marbun ialah anggota DPR RI dari dapil Sumatra Utara. Ia dipecat bersama dengan enam anggota biasa di antaranya adalah Tri Yulianto, Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya. Adapun Jhoni akan dicopot sebagai anggota Dewan melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW) sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelum pemecatan dilakukan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan adanya dugaan upaya intervensi kekuasaan di tubuh partainya. Agar tidak terjadi kasak-kusuk. Agus mengumumkan hal tersebut secara terbuka pada 1 Februari lalu.
"Keputusan AHY mengumumkan adanya gerakan pengambilalihan kekuasaan pimpinan partai menunjukkan keberaniannya mengambil keputusan pada waktu yang tepat," ujar Adi.
Baca juga: Kasus Covid-19 di Babel Mulai Menurunan
Tidak hanya itu, Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Susilo Bambang Yudhoyono dilaporkan sudah menegur dan memperingatkan Jhoni Allen sebagai anggota MTP untuk menghentikan aksi-aksinya. Akan tetapi, dia dan kawan-kawannya nekat jalan terus sehingga berujung pemecatan.
Pemecatan diproses sesuai tata aturan partai melalui mekanisme Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai. “Keputusan memecat kader-kader yang bermasalah menunjukkan lagi keberanian AHY mengambil keputusan tegas tanpa tergopoh-gopoh.” (RO/A-3)
Komisi X DPR mengkritik pemecatan sepihak terhadap seratusan guru honorer di Jakarta yang dilakukan melalui sistem 'cleansing'.
Puan menilai guru honorer merupakan tenaga pendidik yang memiliki keistimewaan yang sama dengan guru PNS sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.
PEMECATAN Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Profesor Budi Santoso dianggap sebagai tindakan represif terhadap kebebasan akademik.
CAT, korban tindak asusila mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, diimbau lapor polisi agar Hasyim Asy'ari juga bisa diproses hukum dan dijerat dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved