Jokowi Curhat Konflik KPK-Polri Rumit

ALIH-ALIH menunjukkan sinyal penyelesaian konflik KPK-Polri, Presiden Joko Widodo mengutarakan bahwa perseteruan kedua lembaga penegakan hukum itu rumit.

"Mungkin banyak yang belum tahu bertumpuknya masalah yang harus dihadapi.Masalah itu bertumpuk bukan hanya yang berkaitan dengan politik dan hukum.Ini harus kami urai dan butuh waktu," kata Presiden saat memberikan pidato pada penutupan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-6 di Yogyakarta, kemarin.

Menurut Presiden, jika persoalan KPK-Polri sederhana, mungkin dapat diselesaikan cepat. "Kalau (penyebabnya) hanya satu masalah, mungkin bisa (cepat)," katanya.

Presiden mengatakan persoalan KPK dengan Polri tidak sebanding dengan persoalan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) seperti pada November 2014.

Namun, tampaknya Presiden optimistis bahwa persoalan KPK dan Polri akan diupayakan secepatnya bisa selesai. "Segera, segera," katanya saat menjawab pers seusai acara.

Sebelumnya, Presiden menjanjikan penyelesaian masalah calon terpilih Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sekembali dari lawatannya ke tiga negara ASEAN.

Tim Independen juga geram dengan kelambanan Presiden Jokowi menghadapi masalah tersebut.

Tim yang beranggotakan sembilan tokoh itu mengajak Komisi Yudisial untuk mendesak Presiden mengambil keputusan.

"Ya, harusnya kan lebih cepat, karena usul dan saran dari Tim 9 sudah 3 minggu yang lalu. Namun, ya sudah ikut saja kebijakan Presiden, menunggu prapreradilan," kata Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie seusai pertemuannya dengan Komisi Yudisial, Jakarta, kemarin.

Sidang gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jaksel menghadirkan saksi ahli empat pakar hukum dari pemohon, yakni Romli Atmasasmita, Margarito Kamis, I Gede Panca Astawa, dan Chaerul Huda. Para saksi ahli meragukan lembaga antirasywah menggunakan proses hukum yang benar dalam menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Desakan agar Budi Gunawan dilantik jadi Kapolri datang dari massa Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi (Kompak).

Mereka berdemonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Seiring dengan berlarutnya konflik KPK-Polri, teror pun merebak, di antaranya menghampiri hakim yang menangani sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi.

"Kami akan jaga hakim yang mengadili proses sidang praperadilan agar tidak ada intimidasi," kata Komisioner KY Imam Anshori Saleh.

Selain itu, teror menimpa penyidik dan staf KPK beserta keluarga mereka.

"Kondisi keselamatan kami dan seluruh yang berada di KPK semakin tidak kondusif," ungkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Karena itu, pihaknya sudah melaporkannya kepada Presiden Jokowi dan Wakapolri.Juga, kata Bambang, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM dan TNI.

"Sebisa mungkin institusi Polri-KPK tidak melakukan manuver-manuver di luar hukum yang bisa memperkeruh suasana," cetus Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Negara, Jakarta, kemarin.