PDIP Bantah Incar Kursi Menteri PKB

DITUDING mengincar posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dijabat Marwan Jafar, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantahnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan adalah kewenangan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan perombakan susunan kabinetnya jika memang dirasa perlu.

"Kalau ada yang mengatakan PDIP rebutan untuk mendapatkan kursi Menteri Desa, itu sama sekali tidak benar. Reshuffle hanya bisa dilakukan oleh Presiden dan PDIP tidak rebutan dengan partai lain," ujar Hasto, Selasa (5/4).

Dia menambahkan, ketimbang berebut kursi menteri dengan partai lain, pihaknya lebih memilih untuk merebut hati rakyat. "Kita rebutan untuk mendapatkan dukungan rakyat, bukan rebutan untuk mendapat jatah menteri karena itu kewenangan Presiden. Kita hormati seluruh keputusan politik dari Presiden," pungkasnya.

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno meminta agar PKB tidak berprasangka buruk terhadap PDIP. Menurutnya, semua pihak perlu mengembangkan satu iklim persahabatan, komunikasi yang diwarnai prasangka baik.

"Kita tidak perlu berspekulasi, termasuk ketika Marwan dikritik. Spekulasi seperti itu tidak perlu dikembangkan. Kalau ada yang mengkritik dan protes itu kan wajar. Kami juga dapat kritik, misalnya Menkumham. Tapi kita tidak perlu berspekulasi," ujarnya.

Hendrawan mengatakan PDIP menyadari sepenuhnya reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. PDIP, kata dia, hanya melakukan penilaian objektif terhadap seluruh kementerian.

"PDIP hanya melakukan penilaian objektif. Tidak hanya menilai Kemendes, Kementerian Koperasi dan UKM selama ini juga tidak optimal. Soal reshuffle itu hak prerogatif Presiden," tandasnya. (OL-2)