Kedaulatan dan Pemerataan Harus Seiring

SUDAH saatnya Indonesia merealisasi strategi pembangunan ke arah pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama di kawasan timur dan daerah perbatasan yang masuk agenda prioritas Nawa Cita.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan hal itu di acara Kongres VII Pancasila yang digelar di Yogyakarta sekaligus sebagai peringatan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni. Kongres itu dilaksanakan pada 31 Mei-1 Juni di Balai Senat, Gedung Pusat, Universitas Gadjah Mada.

"Keberhasilan agenda prioritas Nawa Cita akan mempersempit kesenjangan dan kecemburuan antarkawasan. "Menurut Tedjo, pemerataan pembangunan menjadi modal dasar memperkuat integrasi sosial sebagai bangsa dalam bingkai NKRI. Hal itu bisa dijabarkan dengan dilaksanakannya pembangunan di kawasan terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) yang memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pembangunan.

Untuk membangun kawasan 3T, ucap Menko Polhukam, diperlukan pendekatan yang arif dengan mengombinasikan pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan hidup. "Paradigma baru dalam pemerintahan sekarang ialah mengubah arah pembangunan, yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking," terang dia.

Dalam pidato kuncinya, Mensesneg Pratikno menyampaikan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, di antaranya, isu transnasional yang semakin kuat, liberalisasi ekonomi, ditambah naluri negara besar untuk ekspansi dan memperbesar pengaruh. Semua itu semakin nyata dengan difasilitasi teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi.

"Kedaulatan ialah kemauan sendiri untuk memilih yang ingin dilakukan dan kesiapan bekerja sama untuk memenangi kompetisi," terang Mensesneg. Bangsa Indonesia, ujarnya, punya modal untuk membangun kedaulatan dan bekerja keras memenangi kompetisi. (AT/P-2)