Yasonna: Seluruh Jajaran Harus Bersih Narkoba

KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia menjaga komitmen pemberantasan narkoba. Seluruh pegawai yang terlibat narkoba siap diberikan sanksi pemecatan selain dengan mendetekasi penggunaan narkoba para pegawainya dengan lakukan tes urine.

"Kita harus tunjukan tidak hanya slogan, seluruh jajaran (Kemenkum dan HAM) harus bsrsih narkoba. Sekarang semua tes urine, kita undang BNN semua petugas termasuk saya akan tes," tegas Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly usai lakukan apel dengan jajarannya di lapangan Kemenkum dan HAM, Jakarta, Senin (4/4).

Menurutnya, selain lakukan tes urine untuk menunjukan komitmen pemberantasan narkoba di pusat, pihaknya juga akan lakukan hal sams di seluruh jajaran di seluruh provinsi.

"Ini seluruh Indonesia (sampai tingkat Lapas dan Rutan), kita perang melawan narkoba, supaya jangan ada lagi dusta di antara kita. Kita betul-betul komitmen," ungkapnya.

Ia juga, besok Kementerian Hukum dan HAM akan lakukan pertemuan dengan seluruh Kepala Lapas, Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Rutan. Agenda ini nantinya akan lakukan pengarahan langsung juga dari Menteri Koordinator Politih Hukum dan Keamanan, Luhut B Panjaitan, Kepala BNN, dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.

"Ini untuk selesaikan dan membuat komitmen di depan kita semua. Gak semua langsung bersih, tapi klo terjadi gak ada ampun. Besok itu direlay di seluruh kanwil, jajaran satu dan dua saya kirim di seluruh indonesia untukk berikan pengarahan. Dan juga BNNP dan direktorat narkoba ikut," terangnya.

Yasonna mengatakan, menyelesaikan pemberantasan narkoba tiak bisa bertumpu di Lapas dan Rutan. Hal itu idealnya juga dilakukans secara sinergi dan berkesinambungan dari hulunya.

"Menyelesaikan narkoba gak hanya di sini, tapi hulu sampai hilir. Termasuk dari segi ekonomi suplay dan demand. Demand ini yang harus dikurangi. Kalau gak dikurangi tetap jadi persoalan besar, orang akan cari segala cara," tukasnya. (OL-2)