Mengkhianati Rakyat dan Melawan Hukum

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengecam anggota parlemen, baik pusat maupun daerah, yang meminta fasilitas akomodasi kunjungan ke perwakilan RI di luar negeri.

Ia dengan tegas menyebutkan perbuatan itu sebagai pengkhianatan amanah.

"Jangan sampai disorientasi. Tentu itu pengkhianatan terhadap cita-cita kita dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka, melayani mereka, melayani rakyat, melayani negara," cetus Zulkifili di gelaran hari bebas kendaraan di Jl Thamrin, Jakarta, kemarin.

Dua surat permintaan akomodasi ke perwakilan RI di luar negeri beredar di masyarakat, baru-baru ini.

Surat pertama ditandatangani Sekretaris Kemenpan-Rebiro Dwi Wahyu Atmaji agar Konsulat Jenderal RI di Sydney memfasilitasi kunjungan anggota DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto dan keluarga.

Wahyu ialah kolega Menpan-Rebiro Yuddy Chrisnandi di Partai Hanura.

Surat kedua ditandatangani anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Rachel Maryam yang meminta fasilitas selama berlibur ke KBRI Prancis.

Menurut Zulkifli, pada dasarnya tak ada celah bagi perwakilan RI di luar negeri untuk memfasilitasi para pejabat.

"Mana ada? Dari mana anggarannya? Jangan mengada-ada," tepisnya.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan katebelece dapat mengarah ke tindakan malaadministrasi.

Itu perbuatan melawan hukum dan melampui wewenang.

"Enggak usah (pakai katebelece), malaadministrasi. Kalau persahabatan, jangan pakai kop surat resmi," kata Rambe di Jakarta, kemarin.

Kalau sebatas pemberitahuan bahwa anggota dewan akan berkunjung ke luar negeri, sambung dia, itu wajar.

Namun, jangan ada permintaan fasilitas.

"Pemberitahuan tidak apa-apa sebab KBRI perwakilan kita di sana. Kalau pemberitahuan, silakan, tapi jangan minta apa-apa, kecuali dalam rangka perjalanan atau keperluan dinas. Keluarga tidak dilarang, asalkan biaya sendiri," tandasnya.