Islah Golkar untuk Ikut Pilkada

PARTAI Golkar akhirnya memastikan turut serta dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember mendatang. Kepastian ini menyusul kesepakatan islah khusus antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Tercapainya islah khusus ini berkat peran mediasi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dengan wajah penuh senyum kedua kubu yang berseteru sejak akhir 2014 ini akhirnya berpelukan seusai menandatangani kesepakatan islah khusus.

"Biasanya kalau islah khusus diikuti islah umum. Itu jalan masuk ke islah umum," ujar JK seusai menyaksikan penandatanganan kesepakatan islah Partai Golkar di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Kesepakatan islah itu ditandatangani oleh Aburizal, Agung, Idrus Marham, dan Zainuddin Amali. Terlihat hadir para tokoh Golkar seperti Ade Komaruddin, Yorrys Raweyai, Priyo Budi Santoso, dan Theo Sambuaga.

JK mengungkapkan, kesepakatan yang terjadi merupakan keputusan penting. Sebab, kondisi saat ini masuk fase kritis untuk menentukan kader yang diusung menjadi kepala daerah. Jangan sampai calon kepala daerah dari Golkar berpindah atau diusung partai lain. "Kita capai kata sepakat menyatukan untuk menggabungkan upaya tetap satu dalam menghadapi pilkada. Dengan pilkada, kita menghadapi partai lain. Kalau kita pecah, bagaimana menghadapi partai
lain," tegas JK.

Agung mengatakan islah khusus dilakukan untuk mengakomodasi kader Golkar maju dalam pilkada. Namun, masih ada permasalahan keabsahan kepengurusan  yang mendasar dan belum terselesaikan. Oleh karena itu, ia meminta perselisihan tersebut diserahkan pada proses hukum yang berlaku. "Ini belum selesai  semua. Itu biarlah diproses berjalan sehingga akan ketemu format yang tepat," tuturnya. Sementara itu, Ical mengatakan Partai Golkar mempertontonkan sesuatu yang sangat langka.

Meski ada pertentangan yang dikemas lewat jalur hukum, tujuannya untuk kepentingan bangsa, partai, dan faksi. "Saya harapkan betulbetul kesepakatan awal menuju kesepakatan selanjutnya. Perbedaan yang ada diserahkan kepada hukum, mana yang benar dan mana yang dianggap tidak benar," tuturnya. Adapun terkait tim penjaringan calon kepala daerah, di tingkat nasional setiap kubu akan menyumbangkan lima perwakilan sementara di daerah tiga  perwakilan.

Hingga saat ini belum ditunjuk sosok yang mengisi tim tersebut. Potensi konfl ik Meski sepakat islah, kalangan pengamat politik berpendapat potensi  konflik di daerah diramalkan akan terjadi bila kelas elite di DPP dari setiap kubu Golkar tidak mendekat ke daerah. Menurut Ketua Populi Center Nico Harjanto, setiap kubu telah memiliki kepengurusan sampai tingkat bawah. Setiap kubu juga telah memiliki tokoh yang bakal diusung untuk maju pilkada.

"Ini saya kira perlu dipikirkan di tingkat atas, seolah-olah bahwa permasalahan ini menyangkut urusan dua tokoh. Padahal, ini masalah organisasi di Golkar," katanya di Jakarta, kemarin. Dosen FISIP Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar Adi Suryadi Culla mengatakan bahwa sangat penting bagi kaum elite di DPP Golkar setiap kubu untuk segera berdialog dengan pengurus partai di daerah.

"Mereka menunggu momen, salah satunya berdialog. Bila nanti dipilih salah satu yang disahkan, itu tidak menimbulkan konfl ik di daerah-daerah dan agar proses pilkada tidak menimbulkan perpecahan di level bawah," ujarnya. (Ind/X-10)
anshar@mediaindonesia.com