Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI II DPR RI melakukan seleksi komisioner Ombudsman RI periode jabatan 2021-2016 secara tertutup. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan komitmen wakil rakyat untuk tranparan.
Pengamat politik dan kebijakan publik Dedi Kurnia Syah Putra mempertanyakan keputusan Komisi II DPR dalam menggelar seleksi tersebut secara tertutup. Ia khawatir itu memengaruhi penilaian kompetensi komisioner Ombudsman.
"Perlu dipertanyakan apakah nanti mereka bekerja secara sehat dan netral. Semua jabatan komisioner yang melibatkan fit and proper test di DPR tentu politis. Tapi publik harus tahu siapa saja yang nantinya akan ada di Ombudsman, karena lembaga itu punya peran penting memastikan transparansi dan pelayanan publik dari pemerintah berjalan baik," papar Dedi, Kamis (28/1).
Ombudsman memiliki peran yang kompleks termasuk dalam melakukan pencegahan korupsi. DPR pun, menurut Dedi, punya kepentingan agar siapa pun yang terpilih nantinya dapat bekerja dalam koridor DPR.
"Perannya sangat banyak bahkan sebetulnya lebih hebat dari KPK karena semua yang berkaitan dengan transparansi, tata kelola pemerintahan. Tuduhan ini saya kira tidak salah termasuk DPR menerima kritik. Jabatan publik harusnya terbuka dalam proses seleksinya," papar Dedi.
Komisi II DPR telah menyelesaikan tahapan uji kelaikan dan kepatutan (fit and proper test) calon komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sebanyak 18 nama telah memaparkan visi, misi dan gagasannya terkait Ombudsman ke depan.
Kemudian, 9 orang dinyatakan terpilih. Mereka adalah Mokh Najih selaku ketua ORI didampingi Wakil Ketua Bobby Hamzar Rafinus. Kemudian, anggota ORI meliputi Dadan Suparjo Suharmawijaya, Hery Susanto, Indraza Marzuki Rais, Jemsly Hutabarat, Johanes Widijantoro, Robertus Na Endi Jaweng, serta Yeka Hendra Fatika. (P-2)
MOCHAMMAD Afifuddin resmi menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI definitif.
Menurut mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ini banyak anggota KPU yang belum selesai dengan dirinya.
BERKACA dari kasus mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai perlu memiliki itikad baik untuk membenahi struktur anggota KPU
DIREKTUR DEEP Neni Nur Hayati menegaskan DPR RI perlu segera menyerahkan nama pengganti Hasyim Asy’ari yang dipecat dari Ketua KPU.
Audit investigasi baik oleh kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun lembaga yudikatif lain, disebut sebut mampu mengembalikan integritas dan nama baik KPU RI.
WAKIL Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Gus Imin merespons kritikan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD kepada KPU usai Hasyim Asy’ari diberhentikan sebagai ketua KPU
Sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman akan terus ditingkatkan.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menagih tanggung jawab Pemda DKI Jakarta harus segera menerbitkan regulasi atas pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Sistem itu bertujuan menyelaraskan pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional termasuk penanganan tengkes (stunting).
Menurut Najih, jumlah kementerian, lembaga, dan pemda yang masuk zona hijau pada tahun ini sejumlah 414. Angka itu meningkat signifikan dibanding penilaian 2022 yang hanya 272.
Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi 37,65 juta ton setara beras dan jagung 18,04 juta ton.
Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, diminta untuk segera membentuk program akselerasi PSR, pengembangan tebu dan sawit sebagai biodiesel, serta replanting teh dan kopi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved