Tim Penjaringan Dibentuk hingga DPD II

KONFLIK internal di dalam tubuh Partai Golkar masih belum menemukan jalan keluar. Kedua pihak masih menempuh jalur hukum mencari kepastian hukum kepengurusan mana yang diakui oleh pemerintah. Kendati demikian, kedua kubu sepakat untuk bekerja sama demi menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar pada Desember mendatang.  Hari ini, pukul 17.00 WIB, kedua kubu berencana akan menandatangani kesepakatan dalam rangka agar Golkar bisa mengikuti Pilkada. Pertemuan tersebut akan berlangsung di kediaman politikus senior Golkar Jusuf Kalla.

Wakil Ketua Umum Golkar versi munas Ancol Yorrys Raweyai mengatakan, setelah penandatanganan tersebut, tim dari kedua kubu akan bekerja. "Setelah tanda tangan, nanti tim yang masing-masing lima orang mulai berproses. Pertama bentuk struktur, maunya gimana, bagaimana mekanismenya, terus ada tim di tingkat I dan II," jelasnya saat dihubungi, kemarin. Saat ditanyakan mengenai format kepengurusan yang akan meneken dalam pencalonan, Yorrys mengakui hal itu masih belum menemukan titik temu.

"Setiap pihak masih ngotot. Kami masing-masing punya keyakinan," terang dia. Ia meyakini bahwa pihaknya memiliki aspek legal. Pasalnya, dari lima institusi yang bicara soal hukum, tidak ada keputsuan yang mengakui kubu Aburizal Bakrie. Karena itu, Golkar masih menunggu sampai 26 Juli nanti siapa yang diakui oleh KPU, maka dia yang berhak menandatangani surat kepengurusan Golkar.

Hal senada juga diutarakan Sekjen Golkar versi munas Ancol Zainuddin Amali. Ia menyampaikan bahwa kesepakatan dan kerja sama antara kedua kubu agar Golkar bisa menghadapi pilkada. Kerja sama tersebut melibatkan Jusuf Kalla sebagai mediator atau penengah. Ia menyampaikan akan ada tim yang bekerja untuk mempersiapkan pilkada. "Tim belum ada. Tapi kami usulkan untuk tingkat nasional masing-masing lima orang dari DPP. Ke bawahnya, di tingkat provinsi dan kabupaten masing-masing tiga orang," paparnya.

Sementara itu, Ketua Harian Golkar versi munas Bali MS Hidayat pun mengakui bahwa masih belum ada kesepakatan terkait dengan siapa yang berhak meneken surat kepengurusan Golkar nantinya. Kendati demikian, ia meyakini sebelum akhir pendaftaran, akan ada kesepakatan siapa yang menandatangani kepengurusan. Ia menyampaikan bahwa semua pihak sedang mencoba berkonsentrasi untuk mencari solusi. "Melakukan ikhtiar untuk mendapatkan solusi dari perselisihan perlu selangkah demi selangkah," ujarnya.