Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BERDASARKAN penjelasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Komisi III DPR RI, transaksi keuangan calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dinilai masih tahap wajar.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkapkan hal tersebut seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan PPATK di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.
"Sejauh ini masih dalam tahapan wajar dengan laporan di LHKPN. Nanti Ketua PPATK yang menyampaikan langsung terkait dengan apa yang didapatkan dari hasil audit dan analisis keuangan," kata Sahroni.
Ia menjelaskan dalam RDP yang berlangsung tertutup itu dibahas terkait dengan transaksi keuangan Listyo Sigit dan keluarganya, apakah ada transaksi yang mencurigakan di dalam ataupun di luar negeri. Menurut Sahroni, semua anggota Komisi III DPR secara umum ingin mengetahui penghasilan yang diperoleh Listyo sebagai anggota Polri dan juga akumulasi pengeluaran yang bersangkutan serta keluarganya berdasar analisis PPATK.
"Semua fraksi pada prinsipnya nanya bagaimana seorang calon dalam posisi menjadi seorang pejabat Polri (pendapatan) per bulannya berapa dan akumulasi pengeluarannya berapa, baik dari calon, istri, maupun anak-anaknya," tutur Sahroni yang berasal dari Fraksi Partai NasDem itu.
Hasil RDP Komisi III DPR dengan PPATK, lanjut Sahroni, akan menjadi bahan Komisi III DPR dalam menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri pada pekan depan. Rangkaian uji kelayakan dan kepatutan akan dilaksanakan mulai Senin (18/1) diawali dengan ujian pembuatan makalah dan Selasa (19/1) dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
Bila dinilai lolos, nantinya Listyo akan mengisi jabatan Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa purnatugas pada 1 Februari 2021.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh berharap Listyo dapat konsisten menjalankan prinsip profesional, modern, dan tepercaya (promoter) ketika memimpin kepolisian. Menurut dia, calon Kapolri yang ditunjuk Presiden merupakan putra terbaik di kepolisian RI dan bisa memimpin sesuai dengan harapan masyarakat.
Senada, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menilai Listyo kompeten menjabat Kapolri. "Listyo Sigit sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dari segi integritas, kapabilitas, profesionalitas, loyalitas, dan pengalamannya." (Ant/P-2)
"Sikap Kapolri sudah tepat. Selain responsif, transparan, dan tegas, beliau telah menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu,
Listyo akan menjadi Kapolri beragama nonmuslim kedua sepanjang sejarah.
PRESIDEN Joko Widodo akan melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1).
Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan 21 Januari 2021 telah menyetujui laporan Komisi III DPR RI untuk mengangkat Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri
BARISAN Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) berharap terpilihnya Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri menjadi momentum pembaruan di tubuh kepolisian.
Kompolnas akan mengawal dan mengawasi kinerja program presisi yang diusung Listyo Sigit, setelah resmi diangkat sebagai Kapolri.
KOMISI III DPR memilih tujuh calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) usai menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) selama dua hari.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui tujuh nama sebagai anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
DPR menyetujui sembilan nama sebagai anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nama tersebut didapat dari hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Komisi XI DPR.
DPR menyetujui sembilan nama calon anggota KPPU disampaikan ke presiden guna dilantik sebagai pimpinan lembaga tersebut pada periode 2023-2028.
KOMISI I DPR menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto. Kegiatan itu rencananya dihelat pada 14 November 2023.
Luqman Hakim mengonfirmasi bahwa pesan Whatsapp berisi nama-nama final calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih tidak benar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved