100 Perempuan Siap Jemput Bola

PARA pendukung petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) semakin inovatif untuk memastikan kandidat mereka masuk dengan mulus bertarung dalam Pilkada 2017.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengerahkan 100 perempuan pengemudi Go Ahok untuk siaga menjemput dokumen dukungan untuk Ahok.

Ketua PSI Grace Natalie mengatakan para perempuan pengemudi itu siap bekerja selama 7 hari di jam kerja.

"Jika di tempat rawan mereka berdua. Sudah ada sistem keamanan. Kalau ragu, lebih baik ditunda, minta call center dan (dokumen) dijemput di wilayah lain," papar Grace di sela peluncuran Go Ahok, di Jakarta, kemarin, seperti dilansir Metrotvnews.com.

Pengemudi Go Ahok, Siti Hodijah, mengaku tidak mendapatkan gaji, hanya penggantian biaya operasional.

Mereka bersedia menjalankannya karena simpati yang besar kepada Ahok.

"Kami solider. Dari awal sudah siap mendukung Ahok."

Di kesempatan terpisah, tim relawan Yusril Ihza Mahendra, kemarin mendatangi Fraksi DPRD DKI Gerindra, untuk mengambil formulir penjaringan bakal calon (balon) Gubernur DKI Jakarta.

"Kami meminta dua form mengenai permohonan penjaringan dan soal surat kesediaan," ungkap Koordinator Duta Yusril, Ferry Noer di Gedung DPRD DKI, Jakarta, kemarin.

Ferry mengaku diminta langsung oleh Yusril yang sedang berada di Tokyo, Jepang, untuk mendatangi Partai Gerindra meminta formulir penjaringan.

Meski Yusril tidak hadir, Ferry memastikan Yusril sendiri yang akan mengembalikan formulir kepesertaan bakal calon kepada DPP DKI Partai Gerindra di Pecenongan, pada 4 April mendatang.

Ferry yakin Gerindra memperhitungkan Yusril sebagai salah satu calon kuat untuk pemilihan Gubernur DKI 2017.

"Gerindra tidak memungut biaya sepeserpun," imbuh dia.

Aksi dukungan terhadap kandidat pemilihan Gubernur DKI Jakarta membuat kondisi kian memanas.

Pada Selasa (28/3), Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra, yang juga adik Yusril, turut berpartisipasi.

Yusron melalui akun Twitternya @Yusron_Mhd mencicit, "Jika sayang dengan etnik Tiongkok yang baik, miskin dan tidak bisa lari ke luar negeri jika ada kerusuhan etnik. Maka mohon Ahok tidak arogan dalam memerintah. Kasihan dengan etnik Tiongkok lainnya yang miskin, baik & tidak salah jika mereka jadi korban".

Namun, cicitan itu menuai banyak kritik.

Kementerian Luar Negeri pun mengingatkan kepala perwakilan di luar negeri untuk fokus kepada tugas yang diberikan pemerintah.

"Mereka seharusnya fokus kepada isu-isu yang telah diberikan oleh pemerintah di pos negara di mana mereka ditempatkan," papar Juru Bicara Kemenlu Armanatha Nasir, di Jakarta, kemarin.

Pastikan anggaran

Masih dalam kaitan Pilkada 2017, Kementerian Dalam Negeri akan memanggil 101 pejabat daerah ke Jakarta pada 5 April mendatang.

Mereka diberi pengarahan untuk memastikan dana bagi penyelenggaraan pilkada serentak tahun depan tersedia tepat waktu.

"Ada 101 sekda, kepala dinas, kepala biro atau kepala badan pengelola keuangan, serta KPU dan Bawaslu pusat dan daerah," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Jakarta, kemarin.

Pemerintah meminta daerah mencairkan dana pilkada secara sekaligus, tidak bertahap seperti dalam Pilkada 2015.

Permintaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat mulai ditandatangani pada 30 April 2016.

(Aya/Nur/P-1)