Presiden Diminta Bijak Pilih Calon Kapolri Pengganti Idham Azis

BURSA calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis makin menyeruak. Ketua Umum Pengurus Besar Mathlaul Anwar (PBMA) KH Ahmad Sadeli Karim menyebut Presiden Joko Widodo juga harus mendengarkan aspirasi masyarakat meski kewenangan sepenuhnya ada ditangan orang nomor satu di Republik ini.

“Menurut saya itu memang kewenangan presiden, prosedurnya ada kan. Karena presiden mandataris rakyat, Presiden harus mendengarkan asporasi rakyat untuk kemaslahatan ke depan. Itu saya kalau saya,” kata Ahmad Sadeli Karim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/1).

Ahmad mengatakan Presiden Jokowi harus bijak dalam memilih pucuk pimpinan di Polri. Sosok Kapolri nantinya diharapkan memberi rasa aman kepada masyarakat.

“Artinya ya Tolong presiden bijaklah dalam memilih seorang kapolri. Mudah-mudahan dengan begitu ada kondisifitas bagi keamanan. Itu yang diharapkan. Ada stabilitas ada keamanan. Rakyat tenang, tidak ada gejolak. Itu saja yang kita harapkan,” ujarnya.

Baca juga : Bara JP: Calon Kapolri Prerogatif Presiden, Tak Usah Berspekulasi

“Lalu bagaimana menegakkan hukum secara adil. Menegakkan hukum seadil-adilnya, tidak pandang bulu. Saya rasa kriteria kapolri sudah jelas sebagai pengayom, sebagai pelayan bagi seluruh bangsa indonesia yang majemuk dan berbhinneka tunggal ika ini,” lanjut dia.

Soal nama calon Kapolri yang mencuat di publik, Ahmad enggan berkomentar. Menurutnya, semua ada di tangan Presiden Jokowi. Sebagai rakyat, ia hanya bisa memberikan saran saja.

“Saya masalah nama no comment. Semua pernah jadi kapolda banten, pak Listyo, Boy Rafli. Itu terserah presiden lah. Kita kan hanya saran saja sebagai rakyat biasa. Saya kira presiden lebih tau lah agar bagaimana suasana negara ini kondusif ke depan. Kita kan inginnya ketenangan,” jelasnya. 

Presiden Joko Widodo akan menunjuk langsung Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang pensiun pada 1 Februari 2021 nanti. Jokowi nantinya akan berkirim surat ke DPR RI untuk kemudian fit and proper test sebelum dilantik oleh DPR RI. (OL-7)