Proyek Gedung Perpustakaan DPR Rawan Bancakan

ALIH-ALIH meningkatkan kinerja anggota Dewan, rencana pembangunan Gedung Perpustakaan DPR dinilai hanya bakal jadi ajang bancakan. Begitu pula tidak ada urgensi pembangunannya saat ini.

"Itu lagi-lagi proyek lahan bancakan. Harusnya DPR sensitif dengan kritikan. Yang dituntut masyarakat itu bukan gedung, tapi kinerja," cetus Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz, di Jakarta, Kamis (31/3).

Menurutnya, rekam sejarah membuktikan bahwa segala jenis peningkatan anggaran dan fasilitas DPR sejak era reformasi tidak pernah berbanding lurus dengan kinerjanya. Itu tecermin dari peningkatan jumlah tenaga ahli, penambahan dana reses anggota DPR, serta kenaikan tunjangan anggota dewan.

Terlebih, tingkat kunjungan dan pemanfaatan gedung perpustakaan yang ada saat ini pun masih minimalis. "Perpustakaan sekarang saja tidak optimal. Ini enggak ada urgensinya," kata dia.

Donal menyarankan pula agar pemerintah berkomitmen kuat dalam moratorium pembangunan gedung pemerintahan yang sudah dicanangkan sejak 2014. Sebab, semuanya kembali kepada restu eksekutif. Apalagi, dana pembangunan gedung itu sudah ada di APBN 2016.

"Bisa saja dialihkan alokasi dananya, tergantung komitmen politik pemerintah saja," tutup dia.

Ketua DPR Ade Komarudin sendiri pernah mengaku bahwa gagasan pembangunan gedung perpustakaan itu datang dari para cendekiawan tentang perlunya pembangunan perpustakaan yang representatif. DPR pun kemudian, kata dia, hanya berusaha mengakomodasi itu. (Kim/OL-5)