Wapres Hadiri KTT Keamanan Nuklir di Washington

KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir di Washington DC, Amerika Serikat, 1-2 April 2015 akan diikuti 52 negara. Indonesia akan diwakili Wakil Presiden Jusuf Kalla.

KTT ini awalnya digagas Amerika Serikat sebagai agenda dua tahun sekali dan dimulai pada 2010. Indonesia telah berpartisipasi sejak awal, dimulai 2010 di Washington, 2012 (Seoul), Den Haag (2014).

"Pak Jusuf Kalla akan menjadi salah satu pembicara dalam KTT Keamanan Nulir ini," kata Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib kepada wartawan Media Indonesia Eko Rahmawanto di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (30/3).

Pada KTT Keamanan Nuklir kali ini akan membahas keamanan dan pengamanan penggunaan bahan-bahan aktif nuklir, termasuk apabila bahan tersebut jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. ‘’Termasuk jika jatuh ke tangan teroris dan ekstremis," imbuh Hasan.

KTT Keamanan Nuklir akan diawali pertemuan tingkat pejabat tinggi (SOM) pada 30-31 Maret, untuk membahas rancangan dokumen hasil yang akan diadopsi di tingkat pemimpin negara.

KTT Keamanan Nuklir Keempat ini akan menghasilkan dua dokumen, yakni communique, yang akan memuat ketegasan komitmen negara-negara anggota dalam pengamanan nuklir. Dan rencana kerja KTT yang berisi langkah-langkah konkret untuk dikerjakan badan-badan terkait, yakni PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dan Interpol.

Selain akan menghadiri KTT Keamanan Nuklir, Wapres juga akan bertemu dengan Deputi Managing Director IMF Mitsuhiro Furusawa, Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani.

Selain itu Wapres juga akan bertemu dengan Asosisasi Persaudaraan Muslim di Amerika. Ketiga pertemuan itu akan digelar Kamis (31/3).

Pembicara kunci

Selain tuan rumah Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Xinping juga akan menjadi kunci pada pertemuan di Walter E Washington Convention Center itu.

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Li Baodong, pada KTT tersebut Presiden Xi akan menjadi pembicara kunci dengan tema

"Keamanan Nuklir sebagai Budaya, Bentuk Tanggung Jawab Negara, Kepentingan Politik dan Keamanan Internasional".

Tiongkok ialah salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, dan diperkirakan memiliki 171.400 ton kandungan uranium yang tersebar terutama di delapan provinsi, Jiangxi, Guangdong, Hunan, Xinjiang, Mongolia Dalam, Shaanxi, Liaoning, dan Yunnan.

"Karenanya,Tiongkok juga memiliki tanggung jawab internasional untuk manajemen nuklir bagi keamanan kawasan dan global," kata Li.

Kandungan nuklir di Tiongkok merupakan yang terbanyak ketiga dunia. Negara panda itu tengah merencanakan perpindahan besar-besaran ke energi nuklir sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungannya terhadap batu bara, bahan bakar fosil yang paling tidak ramah lingkungan.

Mereka kini telah memiliki 12 reaktor nuklir dengan kapasitas total yang mampu menghasilkan energi sebesar 10,15 gigawatt.

Pemerintah Tiongkok juga secara resmi menargetkan kapasitas 40 gigawatt untuk pembangkit nuklirnya pada 2020, namun pemerintah merencanakan untuk melipatgandakan target tersebut hingga mencapai 80 GW karena perluasan yang lebih cepat adalah solusi yang layak untuk mengurangi emisi gas buang.

Karena itu, Tiongkok akan memerlukan lebih banyak sumber uranium dari luar negeri sebanyak lebih dari 60% untuk memenuhi kebutuhan pembangkit nuklirnya pada 2020, meskipun negara itu menerapkan langkah sederhana untuk perluasan energi nuklirnya

Tiongkok dan AS telah membangun pusat pelathan keamanan nuklir bersama Asia-Pasifik di Beijing, sebagai hasil kesepakatan kedua pihak pada KTT Keamanan Nuklir pada 2010. Pusat pelatihan yang didirikan bersama Otoritas Energi Atom Cina (CAEA) dan Departemen Energi AS tersebut memiliki kapasitas untuk melatih 2.000 tenaga ahli dalam masalah keamanan nuklir, baik dari Cina dan negara-negara Asia Pasifik. (X-11)