Calon Pimpinan KPK Dituntut Jaga Soliditas

UNTUK menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga berwibawa dan disegani, para pemimpin institusi tersebut kelak dituntut dapat mengembangkan sistem investigasi modern dan memperkuat integritas di kalangan internal.

Hal itu dikemukakan Presiden Joko Widodo seusai menerima Pansel KPK yang dipimpin Destry Damayanti di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

"Pemimpin KPK itu, selain berani, harus bisa membangun jaringan dan menjalin kerja sama solid dengan lembaga lain. Pimpinan KPK itu juga orang yang paham banyak hal, tidak hanya masalah hukum, tetapi harus dilengkapi kompetensi manajemen pembangunan institusi sehingga melahirkan kepemimpinan yang kuat," kata Presiden.

Oleh karena itu, juru bicara Pansel KPK Betti Alisjahbana mengatakan pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menjadi calon pemimpin lembaga antirasywah tersebut.

"Siapa pun dapat menjadi calon pemimpin, bahkan kepala daerah, termasuk perempuan. Semua boleh mendaftar. Saya pikir kami harus menyambut karena ini tugas yang tidak mudah."

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden, pihaknya juga menekankan sisi pencegahan selain penindakan. Untuk itu, pansel menganggap perlu dilakukan penanganan kelembagaan secara komprehensif.

"Itulah mengapa anggota pansel memiliki latar belakang yang beragam. Persoalan korupsi itu sangat berkaitan dengan masalah teknologi informasi dengan sistemnya dan masalah sosiologi bagaimana budaya di masyarakat juga yang harus kita dikembangkan (untuk menentang korupsi). Kemudian juga satu hal yang penting ialah korupsi ini sudah sangat merugikan negara kita," ujar Destry.

Baik Destry maupun Betti sangat menghargai komitmen Presiden yang tidak akan melakukan intervensi gerak dan langkah Pansel KPK.

"Beliau akan memberikan kepercayaan penuh kepada kami," ungkap Betti.

Tidak terafiliasi

Pansel KPK akan memulai aktivitas mereka di Gedung Sekretariat Negara untuk menjaring calon komisioner.

Karena menyangkut reputasi para anggota pansel, mereka mengupayakan proses kerja berlangsung transparan dan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami akan membuat jadwal kerja, termasuk proaktif mengidentifikasi para calon komisioner potensial untuk kemudian memilih pemimpin KPK yang kredibel. Termasuk menyelesaikan para calon komisioner agar terhindar dari kesalahan masa lalu yang bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kami secara teratur akan membuat update," lanjut Betti.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengakui Pansel KPK dapat mengajukan pimpinan yang sehat untuk lembaga antikorupsi tersebut.

"Prinsip saya anak sehat, kuat, cerdas, dan bermoral hanya bisa dilahirkan serta dibesarkan oleh ibu yang berkualitas pula," jelas Ruki.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi mengapresiasi langkah Presiden menetapkan Pansel KPK yang tidak terafiliasi atau tidak punya hubungan dengan partai politik.

"Pemilihan pimpinan KPK krusial karena menentukan nasib lembaga tersebut ke depan." (Ant/X-4)