Alun-Alun Demokrasi, Perlukah?

ADA tampilan yang berbeda di situs DPR RI (www.dpr.go.id). Biasanya laman utama pada situs tersebut langsung terpapar foto Gedung DPR RI yang tampak diambil pada waktu senja.

Kini, pemandangan itu tertutup oleh satu kotak berukuran sedang warna merah yang terdapat simbol tanda tanya besar di bagian tengahnya. Di bawahnya bertuliskan 'Tuliskan ide Anda untuk membangun Alun-Alun Demokrasi'.

Situs dengan objek seperti itu sudah bisa dilihat sejak Jumat (22/5), belum lama ini. Di situ juga ada keterangannya berupa deskripsi tujuan pembuatan alun-alun demokrasi.

Dalam penjelasannya disebut kini DPR RI menyediakan lahan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di kompleks DPR RI yang disebut dengan alun-alun demokrasi. Alasannya, selama ini masyarakat tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan demonstrasi sehingga unjuk rasa digelar di ruang-ruang publik yang akhirnya mengganggu ketertiban dan mengakibatkan kerusakan fasilitas umum. Alun-alun demokrasi berada di sisi kiri kompleks MPR/DPR RI yang saat ini menjadi tempat parkir kendaraan.

Tak hanya memuat tujuan dibangunnya alun-alun demokrasi, pihak DPR RI juga membuka peluang bagi publik untuk menyampaikan aspirasinya. Pantauan Media Indonesia hingga pukul 17.10 WIB pada Sabtu (23/5), atau dua hari setelah ditampilkan, baru tujuh orang  yang mengirimkan aspirasinya.

Ketujuh komentar itu bernada positif dan mendukung pembangunan alun-alun demokrasi. Beberapa di antaranya ialah Direktur Center of Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia (UI) Reni Suwarso dan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto.

Belum banyak masyarakat yang berkomentar menyampaikan aspirasi. Padahal, tidak hanya melalui situs DPR RI, aspirasi itu juga dapat dikirimkan melalui SMS dan juga melalui akun Twitter resmi DPR RI @dpr_ri dengan tagar #alunalundemokrasi. Di situ, belum ada satu pun yang menyampaikan aspirasinya melalui media sosial Twitter.

Reni saat dihubungi membenarkan adanya komentar itu. Ia justru menyebutkan dirinyalah salah satu yang mendorong DPR untuk menjadi lebih terbuka dan representatif.

Ia tidak menampik bahwa ada anggota dewan yang memperburuk citra DPR dengan berbagai masalah, baik itu etika maupun hukum. Namun, dia berharap ke depan DPR RI dapat dimengerti dan lebih dekat dengan publik.

"Terlalu banyak salah paham mengenai DPR. Kita harus membedakan antara lembaga DPR dan anggota DPR. Anggota DPR mungkin ada yang bermasalah. Untuk itu, mereka harus diproses sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan lembaga DPR perlu diperkuat," jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menambahkan, tujuan pembangunan alun-alun demokrasi itu mengembalikan khazanah bangsa yang hilang guna melahirkan DPR RI yang modern. Apabila mahasiswa demo di dalam Gedung DPR RI, menurut Fahri, aspirasinya akan terdengar langsung oleh pimpinan dan anggota MPR/DPR/DPD RI yang sedang bertugas sehingga akan lebih dekat dan lebih mudah untuk merespons dan menemui mereka. Selain itu, tidak mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas.

"Jadi, ini bukan fasilitas DPR, melainkan fasilitas rakyat sebagai ruang terbuka. Nantinya, kalau ada yang mau demo, tidak perlu tutup jalan tol, tapi bisa masuk ke alun-alun ini," ujar politikus PKS ini.

Dalam penilaian peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, demonstrasi sesungguhnya bukan sekadar cara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat semata. Kuncinya, imbuh Lucius, terletak kepada para penguasa, dalam hal ini anggota dewan selaku wakil rakyat dan juga pemerintah.

Tidak mengherankan jika rencana pembangunan alun-alun demokrasi itu masih menuai kontroversi, seperti rencana pembangunan Gedung DPR sebelumnya pada 2010 dengan sejumlah fasilitas seperti fitness center, spa, dan kolam renang senilai Rp1,2 triliun yang akhirnya batal lantaran banyak pihak yang mengecamnya. (Astri Novaria/P-2)