Jokowi Melihat KPK dengan Kacamata Besar

KETUA Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) Destry Damayanti menilai Presiden Joko Widodo ingin pimpinan lembaga antirasywah tidak hanya menguasai hukum pidana, tetapi juga memahami persoalan ekonomi.

Pasalnya, tindak pidana yang tergolong lex specialist itu memengaruhi perkembangan ekonomi sebuah negara. Berikut wawancara wartawan Media Indonesia Cahya Mulyana dengan Ketua Pansel KPK Destry Damayanti saat ia masih menjalani perawatan akibat penyakit demam berdarah yang dideritanya di kamar 315 Rumah Sakit Asri, Jakarta, kemarin.

Presiden memilih Anda memimpin Pansel KPK. Anda melihat ada yang salah dengan pemberantasan korupsi di Indonesia?

Itu otoritas Presiden. Saya tidak bisa berandai-andai soal itu. Namun, jika kita membaca kondisi perekonomian global saat ini, memang Presiden sangat cerdas dan paham betul bagaimana cara menguatkan pemberantasan korupsi dan KPK khususnya.

Jika Anda tahu, tindak pidana korupsi itu erat kaitannya dengan ekonomi, tidak bisa dipandang hanya sebagai sebuah pelanggaran pidana.

Anda hendak menegaskan korupsi telah mengganggu perekonomian?

Para koruptor yang kini masih berkeliaran atau berada di balik jeruji besi itu tidak hanya telah mencuri uang rakyat, tetapi juga sudah menghambat laju perekonomian nasional.

Berdasarkan hasil survei, Indonesia itu negara paling korup kelima sedunia. Hal itu pasti diakibatkan praktik korupsi yang sudah mengakar dan masuk ke sistem. Kalau Anda melihat sirkulasi ekonomi kita lamban, ya, karena terhambat oleh korupsi itu.

Anggaran pemerintah disunat, bahkan kadang dibawa lari ke luar negeri sehingga stimulus dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi terus-menerus terhambat. Jadi, make sense apabila Presiden melihat KPK dengan kacamata besar pertumbuhan ekonomi dan tindak pidana korupsi.

Pansel banyak dibilang akan proaktif menjaring calon anggota KPK. Benarkah?

Kami akan menjelaskan semuanya setelah bertemu Presiden besok (hari ini). Setelah itu, kami memulai pekerjaan yang tidak mudah ini. Kami akan memberikan kemampuan terbaik kepada negara tercinta. Itu pasti.

Itu sangat tergantung dari mana kita melihat tujuan KPK ke depan. Tetapi kami memiliki kepakaran spesial dan beragam. Jika itu sempurna dipadukan, saya pikir bagus sekali.

Anda melepaskan jabatan Staf Ahli Menteri BUMN dong?

Saya tegaskan, saya bukan staf ahli (Menteri BUMN Rini Soemarno). Silakan pastikan hal ini. Saya hanya diperbantukan sebagai konsultan dan tidak mendapatkan baik gaji atau apa pun itu. Tetapi tergantung Presiden. Saya hanya orang yang dipilih (jadi Ketua Pansel KPK).