Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa dan masyarakat.
KPK berharap korupsi tidak lagi dianggap sebagai budaya, melainkan ancaman yang dapat menghambat tercapainya tujuan negara mensejahterakan masyarakat.
"Mari kita bangun kesadaran penuh dan tekad kuat segenap anak bangsa dan kita perlu kerelaan yang luar biasa dari seluruh elemen bangsa agar korupsi tidak lagi dianggap sebagai budaya. Tetapi korupsi kita jadikan bahaya laten yang dapat mengganggu terwujudnya tujuan negara," ucap Firli dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/12).
Peringatan Hakordia tahun ini mengambil tema Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi. Firli mengatakan tema itu sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang ingin meningkatkan peran masyarakat melalui pendekatan pendidikan antikorupsi.
Firli mengatakan saat ini KPK ingin memperkuat komitmen dan kerja sama antara para pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Tema tersebut kami nilai sangat relevan dengan semangat pemberantasan korupsi yang kemudian dijadikan optimal dengan peran seluruh anak bangsa dan segenap elemen masyarakat yang menyadarkan kita akan bahaya korupsi," ujarnya.
Baca juga: Presiden: Bangun Sistem yang Menutup Peluang Korupsi
Firli menambahkan KPK ingin memperluas keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sosialisasi nilai-nilai antikorupsi. Perluasan keterlibatan masyarakat itu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan gerakan pencegahan korupsi untuk menyuburkan budaya antikorupsi.
"Sehingga diharapkan budaya antikorupsi akan tumbuh kembang di seluruh elemen masyarakat dan segenap anak bangsa," ucap Firli.
Peringatan Hakordia itu turut dihadiri secara virtual oleh Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno dan Menko Polhukam Mahfud MD dari Istana Kepresidenan Jakarta.
Diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2016.
Memerangi korupsi, menurut Mentan Andi Amran Sulaiman, dinilai penting karena saat ini Kementan tengah fokus pada capaian swasembada.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa korupsi adalah masih menjadi tantangan dan menghasilkan masalah pembangunan sehingga diperlukan evaluasi total.
Presiden Jokowi mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai regulasi pemberantasan korupsi.
Nawawi Pomolango mengatakan diperlukan sinergi semua elemen bangsa untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di semua sektor.
Wakil ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan peringatan Hakordia tahun ini diadakan di Senayan Hari ini, dengan mengusung tema 'Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju'.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved