Draf RUU Pilkada Tengah Dikoreksi

DRAF Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) belum juga diserahkan ke DPR. Draf tersebut saat ini masih dalam proses koordinasi untuk beberapa koreksi atas masukan masyarakat, khususnya terkait pengetatan persyaratan bagi calon kepala daerah.

Hal tersebut diugkapan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Menurutnya, hal yang koreksi yang cukup signifikan terkait pengetatan persyaratan calon kepala daerah.

Hal itu sebagai tindak lanjut dari peristiwa Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiandi yang tertangkap tangan oleh BNN saat pesta narkoba pada Minggu (13/3) lalu.

Menurut Sumarsono, saat ini Kemendagri tengah menggodok masukan dari masyarakat yang ingin persyaratan calon kepala daerah diperketat. Misalnya soal pelibatan BNN dalam tes kesehatan.

"Kita godok kembali apakah perlu dimasukkan dalam pasal atau cukup di PKPU. Tapi, intinya kita mendiskusikan terkait dengan kebutuhan masyarakat," terangnya, Minggu (27/3).

Hal lain lanjut yang masih dalam tahap koreksi, jelas Sumarsono terkait sengketa hasil pilkada. "Soal sengketa selama ini banyak yang tidak puas dengan sengketa hasil dengan batasan 2%. Itu juga mau kita lihat. Kita baru terima masukan dari KPU atau Bawaslu belakangan, tapi itu tidak signifikan, kecuali soal narkoba," tambahnya.

Kendati masih perlu ada hal-hal yang harus dimantapkan kembali, ia menekankan draf RUU Pilkada akan diserahkan ke DPR segera mungkin. "Makin cepat, makin baik," cetusnya. (OL-2)