Presiden Jamin Pansel KPK Independen

SETELAH membuat kejutan dengan keanggotaan yang seluruhnya perempuan, Panitia Seleksi Calon Komisioner Komisi Pembe­rantasan Korupsi (Pansel) mulai diragukan independensinya.

Pasalnya, Ketua Pansel Destry Damayanti yang merangkap anggota disebut-sebut juga menjabat Staf Ahli Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Namun, keraguan akan independensi pansel itu ditepis Presiden Joko Widodo.

Menurut Presiden, pemilihan Pansel KPK sudah mempertimbangkan rekam jejak para anggota. Itu juga bukan pengecualian bagi Destry Damayanti.

"Katanya siapa (kerja di BUMN)? Informasinya siapa? Jangan seperti itu," ujar Jokowi menjawab pertanyaan pers di Jakarta, kemarin.

Jokowi menambahkan, selain rekam jejak, ia meyakini kompetensi para anggota pansel. Ia percaya mereka memenuhi ketentuan tersebut.

"Kalau sudah saya keluarkan, ya saya sudah memastikan itu. Namun, kalau kamu enggak percaya, ya silakan dicek sendiri," tuturnya.

Karena itu, Presiden menjamin integritas dan independensi mereka.

Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK pun tidak mempermasalahkan keanggotaan pansel. Yang terpenting, menurut JK, pansel dapat memilih calon terbaik, bijaksana, dan tegas.
Saat disinggung posisi Destry yang dikabarkan menjadi Staf Khusus Menteri BUMN, JK merespons, "Saya tidak mengenal, ya."

Nonaktif
Untuk mendukung kinerja dan menjamin independensi, para komisioner Pansel KPK diminta nonaktif dari jabatan lama mereka.

Direktur Populi Center Nico Harjanto dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin, menyebut posisi nonaktif itu diperlukan agar para komisioner fokus dengan tugas mereka. "Kita harapkan Pansel KPK nonaktif dari pekerjaan mereka sebelumnya agar mereka bisa fokus. Kita dorong itu," jelasnya.

Nico menambahkan, status nonaktif itu juga penting untuk menghindari persepsi publik yang mengait-ngaitkan proses dan hasil seleksi dengan posisi para komisioner sebelum mereka terpilih, termasuk jabatan Staf Ahli Menteri BUMN yang disandang Destry.

"Dikhawatirkan (nanti proses dan hasilnya) dikaitkan-kaitkan dengan tugasnya yang sekarang," tukas dia.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Benny Susetyo melihat pentingnya pansel dalam memahami peta politik di Komisi III DPR yang menjadi penentu para calon pimpinan KPK melalui uji kepatutan dan kepantasan. Menurut dia, komisi itu akan mengamankan kepentingan politik anggota komisi dan partai masing-masing.

Pansel KPK beranggotakan sembilan perempuan diketuai Destry Damayanti (ekonom, ahli moneter), wakil ketua merangkap anggota Eni Nurbaningsih (pakar hukum tata negara) dan anggota Harkristuti Harkrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM), Betti Alisjahbana (ahli teknologi informasi dan manajemen), Yenti Garnasih (pakar pidana ekonomi), Supra Wimbarti (ahli psikologi), Natalia Subagio (pa­kar pemerintahan dan birokrasi), Diani Sadiawati (ahli hukum), dan Meuthia Ganie Rochman (sosiolog).
Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan dengan pansel di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/5). (Nur/Sto/X-7)

anshar@mediaindonesia.com