Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui bahwa medan yang menjadi basis operasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tidak mudah untuk dikuasai.
Kondisi geografis berupa pegunungan dan hutan kerap menyulitkan mobilitas aparat keamanan.
"Saya tahu persis medan di sana. Gunungnya berlapis-lapis, itu sangat luas. Hutannya juga masih cukup lebat dan masyarakat itu tinggal cukup berjauhan sehingga untuk menjaga rasa aman mereka memang tidak mudah," ujar Moeldoko di Kantornya, Jakarta, Selasa (1/12).
Oleh karena itu, ia telah memberi masukan kepada panglima TNI untuk melakukan intervensi dengan menggunakan wilayah tersebut sebagai pusat latihan operasi gabungan.
"Waktu saya jadi panglima TNI, waktu itu kondisi tidak beres-beres, saya lapor ke presiden. Saya menggunakan wilayah itu menjadi tempat latihan operasi gabungan dan itu akhirnya merusak konsentrasi mereka. Polisi tinggal menangkap di bawah," jelasnya.
Jika TNI tidak turun tangan, ia khawatir situasi tidak kunjung membaik. Menurutnya Polri memiliki keterbatasan untuk dapat bergerak di medan yang sangat sulit seperti di Sigi dan Poso, Sulawesi Tengah.
"Kolaborasi antara TNI dan Polri sangat diperlukan karena kedua tim ini memiliki batas kemampuan masing-masing. Sementara, MIT ini, dalam jumlah yang kecil, bisa membaur dengan masyarakat. Mereka punya manuver cepat karena sudah tahu daerah operasi mereka," tuturnya.
Di lain kesempatan, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo menjelaskan bahwa, sesuai ketentuan konstitusional, pengerahan TNI dalam penanganan terorisme harus berdasarkan perintah presiden.
"Harus ada pernyataan publik yang terbuka untuk kontrol publik dan DPR. Ini tidak bisa dilaksanakan secara otomatis.
Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, lanjut dia, hanya dapat menentukan bagaimana cara melaksanakan tugas dan sama sekali tidak bisa membuat keputusan politik tentang apa yang harus diperbuat TNI sebagai awal penugasan. (OL-8)
FESTIVAL Tampo Lore 2024 di Desa Hanggira. Kecamatan Lore, Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), dinilai berpotensi mendukung pembangunan ekonomi pariwisata berkelanjutan.
Lahan seluas 1.550 hektar (ha) disediakan untuk reforma agraria di Poso, Sulawesi Tengah. Adapun, total luas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Poso sebanyak 6.648 ha.
Penata Penanggulangan Bencana BPBD Poso, Muhammad Ruum mengatakan, banjir yang terjadi pada Kamis (16/5) malam sekitar pukul 23.00 itu melanda Desa Maranda dan Trimulya
Karhutla di Poso, Sulawesi Tengah, dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa.
Dalam sehari, pagi atau sore Asmarani pasti menengok kebun kakao miliknya yang memiliki luas 500 meter persegi.
DPW Partai NasDem, Sulawesi Tengah, melakukan penjaringan untuk mencari Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) berkualitas di Poso.
Ratusan warga yang terdampak banjir di Desa Bobo, Sigi, Sulawesi Tengah, berharap bantuan logistik.
Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, Surat Keputusan (SK) terkait penanganan tengkes di Sigi telah dikeluarkan oleh pemerintah Sulteng.
PEMERINTAH Sigi, Sulawesi Tengah, akhirnya menyerahkan sertifikat tanah kepada penyintas bencana alam yang tinggal di Hunian Tetap (Huntap) kabupaten itu setelah penantian panjang.
Tiga tersangka kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) di dalam Kawasan Taman Nasional Lore Lindu mengajukan gugatan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Palu.
Kuswanto, guru SD Negeri Kayumpia Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dinobatkan sebagai Juara 1 Guru Dedikatif SD tingkat nasional.
PEMERINTAH Sigi, Sulawesi Tengah bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membagikan 500 butir telur ayam kepada anak rentan terkena tengkes di kabupaten itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved