MA Kukuh Pemilihan Wakil Tertutup

KEPUTUSAN Mahkamah Agung (MA) yang akan memilih wakil ketua bidang yudisial secara tertutup dan tanpa sosialisasi calon ditentang pemerhati peradilan.

Ketua Bidang Riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) UI, Dio Ashar Wicaksana, berpendapat sikap MA tersebut bertentangan dengan status para hakim agung dan pimpinan MA sendiri yang merupakan pejabat publik.

Masyarakat berhak mengetahui melalui pemilihan pejabat publik secara terbuka. "Karena pejabat publik bukan untuk internal MA saja, melainkan untuk masyarakat juga," ujar Dio saat dihubungi Media Indonesia, kemarin (Jumat, 25/3).

Selain itu, kata Dio, sosialisasi visi dan misi para calon dinanti sebagai bentuk transparansi dan nantinya menjadi tolok ukur publik dalam menilai kinerja wakil ketua MA terpilih.

MA berencana memilih pengganti Saleh pada 14 April mendatang. Proses pemilihan sesuai dengan tata cara MA, yakni calon terpilih harus mendapat suara 50%+1 dari para hakim agung yang saat ini berjumlah 53 orang.

Ketua MA Hatta Ali menegaskan pemilihan bukanlah seperti pilkada sehingga tidak perlu adanya sosiali-sasi dari para calon. "Justru ini menunjukkan para hakim agung tidak punya ambisi yang terlalu besar," ujar Hatta di Jakarta, Kamis (24/3). Ia pun menjamin tidak ada permainan dan politik uang kendati pemilihan dilakukan secara tertutup.

Di kesempatan yang sama, Hatta mengungkapkan kesimpulan sementara kerja tim internal mengusut kasus suap mantan Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Andri Tristianto Sutrisna.

Meski tengah menjajaki kemungkinan adanya jaringan yang digunakan Andri untuk menunda salinan putusan pidana, Ketua MA Hatta Ali menyebut Andri melakukan inisiatif itu sendirian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kasus suap Andri dengan dugaan keterlibatan pejabat MA lainnya.(Nyu/P-1)