Ingin Fasilitas Wah di Balik Kinerja Rendah

BAGAI anjing menggonggong kafilah berlalu. Rencana Dewan Perwakilan Rakyat untuk memiliki kompleks parlemen yang megah di Senayan, Jakarta, terus menguat di tengah banyak kritik terhadap hasil kinerjanya yang tidak memuaskan selama ini. Lebih mengherankan, pada Jumat (21/5) Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meresmikan tahapan awal pembangunan fasilitas Alun-Alun Demokrasi meski belum ada penganggarannya. DPR memang tengah merancang tujuh tahap pengembangan kompleks legislatif.

Fahri Hamzah oleh pimpinan DPR juga telah ditunjuk sebagai Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR dalam merealisasikan pembangunan tersebut. Wacana pembangunan gedung baru DPR, sebelumnya, sempat mencuat dan menjadi polemik pada periode 2009-2014. Namun, itu kandas di tengah jalan lantaran gelombang penolakan dari masyarakat. Biaya yang dianggarkan pun fantastis, senilai Rp1,8 triliun. Kini, pimpinan DPR periode 2014-2019 kembali menggaungkan rencana itu. Alasannya, kapasitas Gedung Nusantara I yang menjadi gedung fraksi disebut tidak mencukupi lagi.

Tak hanya itu, DPR akan membangun fasilitas baru, seperti perpustakaan, museum, dan research center. "Belum ada (anggaran), masih direncanakan. Dianalisis dulu. Analisis kebutuhannya," aku Sekjen DPR Winantuningtyastiti. Kengototan pimpinan DPR untuk membangun fasilitas 'wah' di Senayan itu rupanya sudah disampaikan ke istana. Pihak DPR sebelumnya beberapa kali menyebut rencana tersebut sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Saat dikonfirmasikan, Presiden menjawab singkat.

"Silakan tanya ke Ketua DPR," ucapnya di Surabaya, kemarin. Mensesneg Pratikno, sebelumnya, juga mengakui persetujuan pemerintah atas usul DPR itu hanya terkait dengan opsi pembangunan perpustakaan dan museum DPR. "Itu kan bagian dari semangat DPR memberikan layanan baik untuk masyarakat," akunya. Meski begitu, persetujuan Presiden itu belum dilakukan secara hitam di atas putih.

"Presiden hanya berikan disposisi 'ya'. Enggak ada surat resmi," katanya. Peneliti Formappi Tommy Legowo menilai DPR periode ini terlalu berambisi. Alasannya kinerja DPR, melewati tiga kali masa sidang, terbilang rendah, terutama di bidang legislasi. Tak hanya itu, wajah DPR pun masih diwarnai konflik internal lembaga atau kepentingan partai politik daripada mewakili aspirasi rakyat. Dengan begitu, muncul pertanyaan, apakah layak keinginan mereka dituruti?