DPR Mandul, Boros, tidak Transparan

FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai kinerja DPR hingga masa sidang III tahun sidang 2014-2015 sangat rendah. Padahal, anggaran yang telah dikeluarkan DPR RI sejak dilantik pada masa sidang I hingga berakhirnya masa sidang III (7 bulan) diperkirakan sebesar Rp3,027 triliun. Selain dana, Formappi mencatat beberapa indikator buruknya kinerja DPR. Menurut peneliti senior Formappi Tommy Legowo indikasinya ialah legislasi yang belum menghasilkan UU prioritas, anggaran yang tidak efesien dan transparan, pengawasan yang minim ada hasil, dan kelembagaan yang kurang atau bahkan tidak difungsionalkan.

"Target prolegnas prioritas yang ada terlalu besar, yakni 37 RUU di 2015 ini. Namun demikian, capaian target prolegnas prioritas selama masa sidang III tidak ada atau nol," ujar Tommy di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (21/5). "Ini ada disorientasi fungsi DPR sebagai badan legislasi, gagal memenuhi targetnya sendiri," terangnya. Menurutnya, faktor-faktor berpengaruh yang menyebabkan target legislasi tak tercapai beberapa di antaranya pengusulan RUU dalam prolegnas yang tanpa ketersediaan naskah akademik dan naskah RUU.

Pada kesempatan yang sama, peneliti senior Formappi Lucius Karus menyampaikan anggaran yang diperkirakan sudah dipakai DPR sebesar Rp3,027 triliun sangat tidak sebanding dengan kinerja DPR yang belum optimal dan integritas anggota DPR yang kurang terpercaya. Berdasar data yang diperoleh Formappi, setiap bulan negara membiayai DPR sekitar Rp432,5 miliar.

Artinya, 1 tahun DPR menge-luarkan anggaran sebesar Rp5,191 T. Ang-garan yang digunakan selama 7 bulan itu sebesar Rp3,027 T (58% dari total anggaran DPR RI). "DPR sangat tidak efesien dan boros." Di tengah Sorotan tajam atas kinerjanya, DPR ternyata bersikukuh melanjutkan pembangunan kompleks legislasi yang juga dikecam. Kemarin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meresmikan tahap awal pembangunan alun-alun demokrasi, sebagai bagian pengembangan kompleks legislatif. Di dalam rencana tersebut juga termasuk pembangunan gedung baru DPR.