KETUA Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menawarkan islah khusus kepada Golkar kubu Aburizal Bakrie untuk menghadapi pilkada serentak pada 9 Desember. "Kami siap melakukan islah khusus menghadapi pilkada ini," kata Agung dalam jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, kemarin. Islah yang dimaksud, sebut Agung, ialah dalam perundingan mengenai pengusungan calon kepala daerah tidak ada pembatasan kubu bagi kader yang ingin maju dalam pilkada. "Yang dilihat bukan dari kubu mana dia, melainkan bagaimana kompetensi, elektabilitas, dan rekam jejaknya. Jadi lebih objektif, bukan ini orangnya Aburizal Bakrie atau orangnya Agung Laksono. Mari kita hilangkan," tuturnya.
Namun, Golkar hasil Munas Bali menolak islah khusus. "Masak bangsa ini harus kompromi terhadap kejahatan politik. Bagaimana masa depan demokrasi Indonesia kalau munas yang tidak sah suatu partai politik kemudian mendapat legitiminasi dari pemerintah," ujar Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo saat dihubungi, tadi malam. Bambang berpendapat cara agar Golkar bisa tetap ikut pilkada ialah dengan merevisi Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. "Ada pihak yang bermanuver dan diuntungkan apabila Golkar tidak ikut pilkada," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Terkait dengan pilkada, Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla bertemu Agung Laksono untuk membicarakan nasib partai berlambang beringin, Selasa (18/5) malam. "Saya bantu, insya Allah selesailah, khususnya mau pilkada," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Meski kalah di PTUN dan kini melakukan banding, Golkar versi Munas Ancol berhasil menyelenggarakan rapimnas II di Kantor DPP Golkar, Selasa (18/5). Rapimnas tersebut menghasilkan enam poin dalam menyikapi putusan PTUN dan pilkada serentak. Soal undangan KPU terkait dengan sosialisasi pilkada serentak di Jakarta hari ini, Agung memastikan pihaknya akan menghadiri acara tersebut.