Ingin Alun-Alun hingga Museum

RENCANA pembangunan gedung baru di kompleks parlemen rupanya tidak pernah padam. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan pihaknya tengah mempersiapkan pembangunan gedung baru sehingga dalam beberapa tahun mendatang, DPR akan memiliki alun-alun hingga museum. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu beralasan pembangunan gedung baru sangat dibutuhkan kendati sempat dibatalkan DPR periode sebelumnya gara-gara mendapat penolakan dari masyarakat luas. "Dewan telah membentuk tim implementasi reformasi guna menunjang kinerja. Untuk penguatan kelembagaan, akan dilaksanakan secara eksternal dan internal lewat tujuh tahap. Tahap pertama ialah membangun alun-alun demokrasi," kata Fahri yang juga ketua tim implementasi reformasi.

Ia mengutarakan itu pada rapat paripurna DPR RI masa sidang IV, kemarin. "Alun-alun ini akan menjadi tempat terbesar penyampaian aspirasi publik di Indonesia," cetus dia. DPR, sambungnya, juga berencana membangun museum dan perpustakaan di gedung bundar. Ia menambahkan pembangunan akses jalan bagi tamu dan publik serta pembangunan visitor center juga dilakukan. Rencana lain tim implementasi ialah pembangunan ruangan pusat kajian legislasi dan perancangan UU, pusat kajian APBN, pusat kajian akuntabilitas keuangan negara, dan pusat penelitian.

Rencana berikutnya, yakni pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli. Di masa depan, sambung Fahri, akan ada integrasi kawasan antara tempat tinggal anggota dewan dan tempat mereka berkantor. "Tempat ini akan menjadi tujuan warga negara Indonesia maupun asing yang ingin mengetahui perjalanan bangsa Indonesia," ucapnya. Menurut dia, tim implementasi reformasi sudah berkonsultasi dengan arsitek, budayawan, serta telah menggandeng pihak Universitas Indonesia. Fahri selaku pimpinan DPR mengaku tidak akan menyerah untuk menjelaskan ke masyarakat tentang pentingnya pembangunan gedung baru.

Dipegang sekjen
Ia menambahkan anggaran proyek bukanlah domain pimpinan DPR. "Seluruhnya dipegang sekretariat jenderal DPR. Peran pimpinan diminimalisasi untuk mencegah kemungkinan main mata," klaimnya. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengingatkan pimpinan DPR untuk mempertimbangkan masak-masak rencana itu. Menurutnya, kondisi keuangan negara kurang memungkinkan dan dikhawatirkan dapat mengganggu suasana kebatinan mayoritas rakyat.

"Selain itu, kami mengingatkan agar anggaran proyek tersebut tidak dikelola setjen. Mengurus rapat saja mereka tidak becus apalagi kalau sampai harus memegang uang triliunan rupiah," kata Johnny saat berbincang-bincang dengan Media Indonesia, kemarin. Ia mengusulkan bila memang DPR sangat menginginkan gedung baru, sebaiknya Kementerian Pekerjaan Umum saja yang mengambil alih. "Biarkan orang-orang profesional di bidangnya menangani proyek tersebut," tutupnya.