Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo meneken UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) di tengah gelombang penolakan publik terhadap beleid tersebut.
UU No 11 Tahun 2020 itu diteken Presiden Jokowi, Senin (2/11), diundangkan 2 November 2020 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan masuk Lembaran Negara Tahun 2020 No 245.
Sebelumnya, UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR pada 5 Oktober dan diserahkan kepada Presiden pada 14 Oktober. Menurut peraturan, Presiden Joko Widodo harus segera mengesahkan UU tersebut dalam jangka waktu 30 hari. Batas akhir 30 hari, tepat jatuh pada 4 November 2020.
Dalam naskah yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, tercantum bahwa presiden menandatangani dokumen UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 dan secara resmi diundangkan pada tanggal yang sama.
UU Cipta Kerja yang ditandatangani presiden memuat 1.187 halaman atau sesuai dengan dokumen yang sebelumnya diserahkan pihak istana kepada sejumlah organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah.
Angka itu memang berbeda dengan naskah UU Cipta Kerja yang diserahkan DPR kepada pihak Istana yakni 812 halaman.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono sempat menjelaskan bahwa perubahan jumlah halaman terjadi karena Sekretariat Negara melakukan penyesuaian format dan menghilangkan satu pasal tentang energi dan sumber daya mineral. (OL-8)
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
Adanya UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi dan perizinan yang ditujukan untuk meningkatkan iklim usaha dan daya saing.
Penyusunan Perda RTRW Provinsi Banten dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan mekanisme penetapan sesuai ketentuan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved