Antisipasi Covid-19 saat Cuti Bersama

PEMERINTAH daerah diminta melakukan pengetatan penerapan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran covid-19 pada libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, 28 Oktober hingga 1 November 2020. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menghindari perjalanan selama libur panjang itu.

Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Surat Edaran (SE) Nomor 440/5876/SJ tentang Antisipasi Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020. Surat tersebut ditandatangani Rabu (21/10), yang ditujukan kepada para kepala daerah gubernur, bupati, wali kota.

“Surat edaran ini tolong dapat diterima sekaligus diterjemahkan kembali. Semua kembali kepada local wisdom, karakteristik wilayah masing-masing,” kata Tito pada Rapat Koordinasi Antisipasi Libur Panjang Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan secara virtual di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.

Menurut Mendagri, pelaksanaan antisipasi kerawanan penularan covid-19 selama libur panjang harus dilakukan secara bersama-sama oleh kepala daerah dengan Forkopimda. Untuk itu, keberhasilannya sangat ditentukan kekompakan seluruh pihak tersebut.

“Antisipasi, identifi kasi, dan lakukan koordinasi dengan semua stakeholder,” kata Mendagri.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan warga Depok dan Jakarta tidak melakukan liburan ke Puncak, Bogor, dan Cianjur pada cuti bersama Maulid Nabi, pekan depan.

“Jadi, ikutilah imbauan pemerintah, enggak usah memaksakan diri ke Puncak, ke Cianjur. Maksimalkan rekreasi di dekat rumah masing-masing saja,” kata Ridwan Kamil di Depok, kemarin.

Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan perlu mewaspadai penularan covid-19 selama libur panjang akhir Oktober 2020. Pasalnya, pada libur Idul Fitri 22-25 Mei silam, kasus penambahan positif covid- 19 naik signifikan.

Sumber: Satgas Penanganan Covid-19/Riset MI-NRC/ Grafis: SENO

Empat provinsi

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan empat provinsi memiliki peningkatan kasus terkonfirmasi positif covid-19. Provinsi itu ialah Sumatra Barat, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua.

“Sampai hari ini, di 8 provinsi itu tinggal 60,6% kontribusinya (kasus covid-19) kepada nasional. Namun, empat provinsi saya sebut tadi naik 7%. Dari 13,4% di awal periode 9-15 September 2020 menjadi 20,5% di periode 14-20 Oktober 2020,” jelasnya, kemarin.

Luhut meminta ada pelibatan TNIPolri dalam menjalankan operasi yustisi sebagai upaya menekan angka penyebaran covid-19 di empat proivinsi tersebut.

“Ini datanya real time. Kita berharap di daerah-daerah yang kasusnya tinggi supaya dilakukan seperti di Jawa Timur. Jadi, kerja sama antara gubernur, kapolda, pangdam, dan dinkes sangat penting,” ujar Luhut.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi itu juga meminta agar empat provinsi yang dimaksud memastikan adanya sistem karantina terpusat. Hal itu, ungkap Luhut, sebagai upaya agar pasien orang tanpa gejala (OTG) atau bergejala rendah tidak menularkan orang terdekat/keluarga saat melakukan isolasi mandiri. (Wan/Ins/Ata/KG/X-10)