Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Staf Presiden Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo tidak mengambil langkah populis terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, Jokowi mengambil risiko tetap memilih menyelesaikan beleid itu meski menuai penolakan dari berbagai pihak.
Hal itu disampaikan Moeldoko dalam konferensi pers terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin di Gedung Bina Graha, Jakarta, kemarin. “Kita ingin terus bekerja keras memberikan pemahaman kepada publik bahwa UU Cipta Kerja ini sungguh untuk masa depan kita. Saya katakan Presiden mengambil risiko. Padahal ada tipe pemimpin yang penting populer, tapi Presiden tidak mengambil cara itu,’’ ujarnya.
‘’Presiden mengambil langkah yang tidak populis, dicaci-maki, tetapi beliau lebih mementingkan masa depan Indonesia yang semakin lebih baik,” imbuh Moeldoko.
Dia mengatakan Presiden meyakini beleid UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR akan mampu meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Moeldoko menilai adanya penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk mahasiswa dan pelajar, merupakan situasi yang paradoks. Pasalnya, UU itu dibuat untuk memaksimalkan bonus demografi dan menyerap angkatan kerja sebanyak-banyaknya.
“Angkatan kerja dari tahun ke tahun ada 2,9 juta orang. Karena kondisi pandemi ini memunculkan masyarakat yang kehilangan pekerjaannya kurang lebih 3,5 juta. Ditambah lagi ada sisa pengangguran yang sebelumnya 6,5 juta. Kondisi ini adalah kondisi riil yang harus diselesaikan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum,” ucap Moeldoko.
Presiden, ujarnya, menyadari bahwa tujuan menyerap tenaga kerja dengan membuka investasi terkendala regulasi yang berbelit-belit dan
tumpang tindih. Omnibus law Cipta Kerja pun diyakini mampu menjadi solusi.
“Urgensinya bagaimana agar peraturan perundang-undangan yang begitu banyak, yang saling berkelindan itu tertata dengan baik. Tujuannya untuk memberikan kepastian kepada siapa pun yang ingin berusaha di Indonesia. Bahkan untuk masyarakat Indonesia sendiri, bukan hanya investor luar,” ucap Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu menekankan bahwa yang bakal menikmati buah dari UU Cipta Kerja adalah anak-anak bangsa. Termasuk mereka yang saat ini berada di jalanan berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
Oleh karena itu, Moeldoko menyatakan pentingnya untuk memberikan pemahaman sehingga mereka pada akhirnya menyadari bahwa UU Cipta Kerja memang diperlukan. ‘’Kalau dipahamkan tentang ini, mereka pasti tidak akan turun ke jalan karena pemerintah sungguh memikirkan nasib mereka ke depan.’’ (Dhk/X-8)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
MEMPERINGATI Hari Buruh, ribuan buruh di Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Batam.
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.
Kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved