Membangun Kemandirian

MENGUKUR capaian positif Kabinet Indonesia Maju selama satu tahun, menurut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, idealnya dalam kondisi normal. Sebab, imbuh Wapres, pandemi covid-19 membuat semua berubah dan memerlukan penyesuaian kebijakan.

Lalu bagaimana upaya untuk mengoptimalkan pencapaian-pencapaian positif tersebut? Berikut wawancara Emir Chairullah dengan Wapres
Ma’ruf Amin.

Dari perspektif Pak Wapres, bagaimana upaya untuk mengoptimalkan pencapaian-pencapaian positif tersebut?

Di masa pandemi covid-19 ini ada hikmah yang mendorong pencapaian. Misalnya, di dalam penyiapan SDM, infrastruktur, juga penyederhanaan regulasi maupun reformasi birokrasi, serta pemberdayaan UMKM.

Perlu dicatat, dalam kondisi pandemi justru ada momentum penting, yaitu berupaya membangun kemandirian dengan mulai menciptakan produk-produk dalam negeri, memanfaatkan digitalisasi di bidang ekonomi dan pendidikan. Bahkan kita juga melakukan inovasi menyangkut alat kesehatan yang dibutuhkan saat pandemi ini.

Inovasi juga makin berkembang ke sektor lain. Upaya pemerintah untuk mendorong UMKM sangat besar. Misalnya, adanya kemudahan-
kemudahan stimulus pada akses permodalan, mulai yang ultramikro, mikro, kecil, menengah, dan besar. Yang juga sangat penting, UMKM sekarang itu sudah mulai terdata secara baik. Hal ini sangat bermanfaat untuk pengembangan UMKM ke depan.

Terkait penguatan upaya penanganan masalah kesehatan, Rancangan APBN 2021 juga diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi, mendorong reformasi struktural di berbagai bidang guna meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi Indonesia,
mempercepat transformasi menuju ekonomi digital, dan memastikan manfaat dari perubahan demografi .

Publik menyaksikan pemerintah belum berhasil meningkatkan kualitas kesejahteraan. Apalagi selama pandemi covid-19. Bagaimana upaya pemerintah agar masyarakat tidak semakin terpuruk?

Pemerintah terus berusaha memperbaikinya dengan berbagai program perlindungan dan bantuan sosial. Dalam situasi normal, pemberian bantuan sosial telah diberikan kepada seperempat masyarakat Indonesia.

Khusus untuk pemberian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hampir mencakup setengah dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Ini luar biasa.

Pemberian bantuan sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial biasanya juga berjalan baik dan tanpa masalah berarti di lapangan.

Namun, tantangan timbul pada saat pandemi covid-19. Banyak penduduk yang sedikit di atas kategori rentan tiba-tiba kehilangan sebagian atau seluruh pendapatannya.

Mereka ini sebenarnya tidak miskin. Namun, saat ini memerlukan bantuan. Kelompok ini diperkirakan masuk ke kategori 40%-60% keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah.

Ada upaya pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi. Bagaimana pemerintah memastikan bantuan tersebut bisa tepat sasaran?

Pandemi covid-19 juga menyebabkan banyak usaha mikro dan kecil kehilangan pendapatan dan bahkan terpaksa gulung tikar.

Pemerintah pun memberikan bantuan atau stimulus secara bertahap kepada 15 juta pelaku usaha mikro (UM) melalui program bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro mendapat bantuan Rp2,4 juta.

Bantuan ini telah diluncurkan Bapak Presiden pada 24 Agustus 2020, yang kemudian ditindaklanjuti Kementerian Koperasi dan UKM yang menetapkan persyaratan dan tata cara penyalurannya. Pembayaran dilakukan dalam sekali penyaluran. Program ini dilaksanakan hingga Desember 2020.

Di sektor kesehatan, apa upaya pemerintah untuk memperbaiki penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan agar lebih merata dan berkualitas?

Dalam penanganan kesehatan, pada masa tanggap darurat pandemi pemerintah memfokuskan anggaran untuk melakukan pemeriksaan (testing) bagi suspect covid-19, meningkatkan kapasitas rumah rakit, memastikan ketersediaan obat dan alat-alat kesehatan, serta yang tidak kalah penting saat ini kita tengah berupaya keras agar dapat menyediakan vaksin yang aman bagi seluruh rakyat Indonesia. (X-7)