Pandemi, Momentum Indonesia Membangun Kemandirian

TIDAK terasa satu tahun sudah berlalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menakhodai kapal besar bernama Indonesia. Walaupun baru 12 bulan, dinamika perjalanan ‘kapal besar’ ini cukup banyak liku yang harus dilewati. Paling tidak, sejak delapan bulan terakhir hampir tak ada sudut di Bumi Nusantara ini luput dari wabah korona. Duet Jokowi-Ma’ruf beserta kabinet Indonesia Maju terus berjibaku mengantisipasi hingga melawan pandemi covid-19 tersebut. Nyatanya, secara perlahan tapi pasti dan hampir pasti semua akan berlalu dan happy ending. ‘’Perlu dicatat, dalam kondisi pandemi justru ada momentum penting, yaitu untuk membangun kemandirian,’’ ujar Wapres KH Ma’ruf Amin dengan nada optimisme. Lebih jauh seperti apa strategi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2015-2019 mendampingi Presiden Jokowi kemudikan ‘kapal besar’ itu, wartawan Media Indonesia, Emir Chairullah mewawancari Wapres Ma’ruf Amin, sebagai berikut.

Dari perspektif Anda, apa saja yang menjadi capaian positif Kabinet Indonesia Maju satu tahun ini?

Yang ideal tentu mengukurnya dalam kondisi normal. Tapi apa boleh buat, pandemi, membuat semua berubah dan memerlukan penyesuaian kebijakan. Meski begitu, dalam kondisi pandemi, ada hikmah yang mendorong pencapaian. Misalnya di dalam penyiapan SDM, infrastruktur, juga penyederhanaan regulasi maupun reformasi birokrasi, juga pemberdayaan UMKM.

Perlu dicatat, dalam kondisi pandemi justru ada momentum penting, yaitu untuk membangun kemandirian. Kita mulai membangun produk-produk dalam negeri, memanfaatkan digitalisasi di bidang ekonomi, pendidikan, bahkan juga inovasi menyangkut alat kesehatan yang dibutuhkan saat pandemi ini.

Inovasi juga makin berkembang ke sektor yang lain. Upaya pemerintah untuk mendorong UMKM itu sangat besar sekali. Misalnya adanya kemudahan-kemudahan stimulus pada akses permodalan, mulai yang ultra mikro, mikro, kecil, menengah, dan besar. Yang juga sangat penting, UMKM sekarang itu sudah mulai terdata dengan baik yang sangat bermanfaat untuk pengembangan UMKM ke depan.

Terkait penguatan upaya penanganan masalah kesehatan, Rancangan APBN 2021 juga diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi, mendorong reformasi struktural di berbagai bidang guna meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing ekonomi Indonesia, mempercepat transformasi menuju ekonomi digital, dan memastikan manfaat dari perubahan demografi.

Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan pencapaian positif tersebut?

Ke depan saya rasa pemerintah terus berkomitmen untuk bekerja keras. Di sisi lain, optimalisasi capaian ini perlu dukungan seluruh masyarakat. Kita harus bersatu dan gotong royong untuk menciptakan situasi yang kondusif, agar pembangunan di semua sektor dapat berjalan lancar.

Di sisi lain, publik menyaksikan pemerintah belum berhasil meningkatkan kualitas kesejahteraan, lebih-lebih ditengah kondisi pandemi covid-19. Apa upaya pemerintah agar kesejahteraan masyarakat tidak semakin terpuruk?

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan, pemerintah terus berusaha memperbaikinya hal ini dapat dilihat dari kerja keras pemerintah dengan berbagai program perlindungan dan bantuan sosial. Dan dalam situasi normal pemberian bantuan sosial telah diberikan kepada seperempat masyarakat Indonesia.

Khusus untuk pemberian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat ini hampir mencakup setengah dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Ini merupakan hal yang luar biasa. Pemberian bantuan sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial biasanya juga berjalan dengan baik dan tanpa masalah yang berarti di lapangan.

Namun, tantangan timbul pada saat pandemi covid-19 melanda di mana banyak penduduk yang berada sedikit di atas kategori rentan, serta mereka yang berpenghasilan harian seperti pedagang asongan, pemilik warteg, ataupun pekerja di sektor yang lebih formal seperti karyawan pabrik atau perusahaan swasta, tiba-tiba kehilangan sebagian atau bahkan seluruh pendapatannya. Mereka ini sebenarnya tidak miskin karena sebagian besar masih memiliki rumah dan kendaraan. Tapi, sekarang kelompok ini memerlukan bantuan karena secara mendadak kehilangan sumber penghidupannya. Kelompok ini diperkirakan masuk ke dalam kategori 40%-60% keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah. Menurut laporan Gubernur Jawa Barat, masyarakat yang membutuhkan bantuan mencapai sekitar 65% masyarakat terbawah.

Sayangnya, karena DTKS baru mencakup 40% rumah tangga terbawah dan belum adanya mekanisme pendaftaran mandiri (self registration) bagi mereka yang ingin menerima bantuan sosial, maka penyaluran bantuan sosial kepada kelompok miskin baru (misbar) serta kepada mereka yang sangat terdampak pandemi covid-19 menjadi penuh tantangan.

Upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk membantu kelompok rentan tersebut?

Pemerintah sebenarnya sudah menambah bantuan sosial yang ada melalui perluasan cakupan Program Sembako, Bansos Sembako, Bansos Tunai (BST) serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sampai ke 40% masyarakat terbawah. Semua program tersebut memiliki sasaran keluarga dan ditujukan untuk mempertahankan konsumsi atau daya beli keluarga. Di samping program bantuan sosial tersebut, Program Kartu Prakerja yang tadinya merupakan program pelatihan untuk pekerja juga turut bertransformasi menjadi program bantuan sosial yang mampu menjaring pekerja di sektor informal. Meskipun jumlah penerimanya masih terbatas, di tengah pandemi ini, program Kartu Prakerja berkontribusi menjangkau lebih banyak mereka yang berada pada 40%-60% terbawah.

Namun, seperti saya sebutkan di atas, program-program tersebut belum dapat mencakup seluruh masyarakat terdampak yang termasuk dalam kelompok masyarakat 40%-60% terbawah.

Selain itu, dalam upaya menjaring masyarakat dalam kelompok 40%-60%, pemerintah juga meluncurkan Program Subsidi Upah yang secara resmi mulai telah diumumkan Bapak Presiden pada 27 Agustus 2020. Seperti saya sebutkan di atas, banyak dari mereka yang tadinya tidak miskin, tiba-tiba kehilangan pekerjaannya, mereka ini barangkali bekerja di lapangan kerja formal tetapi dengan gaji yang rendah.

Bagaimana cara pemerintah mendapatkan data kelompok masyarakat rentan ini agar tidak salah sasaran?

Adapun sumber data untuk calon penerima program ini adalah data peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji yang dilaporkan di bawah Rp5 juta berhak mendapat bantuan ini. Untuk memastikan hal ini, BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan verifikasi berlapis dengan memastikan ketunggalan kepesertaan serta verifikasi akun bank peserta. Perlu juga diketahui bahwa meskipun seseorang masih terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 Juni 2020, terdapat pula kemungkinan bahwa orang tersebut mengalami pengurangan upah akibat adanya pengurangan jam kerja, dirumahkan sementara tanpa bayaran, atau bahkan di PHK.

Dengan demikian kepatuhan menjadi peserta aktif pada BPJS Ketenagakerjaan menjadikan pekerja terlindungi baik pada saat ekonomi normal maupun pada saat krisis.

Program Subsidi upah ini juga memiliki dampak jangka panjang, yaitu meningkatnya kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta kepatuhan perusahaan untuk membayar dan melaporkan jumlah dan gaji karyawannya secara benar. Subsidi Upah saat ini bisa dilihat sebagai ‘reward’ bagi perusahaan dan karyawan yang telah secara patuh mengiur dan menjadi anggota aktif BP Jamsostek. ‘Reward’ tersebut diharapkan akan memperkuat persepsi pekerja dan masyarakat terhadap perlindungan dan hak pekerja yang akan didapatkan dari kepesertaan di BP Jamsostek.

Dengan kedua program tambahan ini serta program-program bantuan sosial lainnya, meskipun seseorang tidak termasuk kategori miskin dalam keadaan normal, diharapkan mereka ikut terkurangi bebannya selama pandemi ini. Selain itu diharapkan mereka yang bekerja di lapangan kerja informal maupun formal yang kehilangan pekerjaan atau berkurang pendapatannya dapat juga ikut terbantu.

Ada upaya pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi. Bagaimana upaya pemerintah memastikan program bantuan sosial terhadap pelaku usaha mikro tersebut bisa tepat sasaran?

Pandemi covid-19 juga menyebabkan banyak usaha mikro dan kecil kehilangan pendapatannya dan bahkan terpaksa gulung tikar. Bila keadaan ini terus dibiarkan, maka akan semakin banyak keluarga yang berpotensi menjadi misbar (gerimis bubar-red).

Jadi, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, inilah yang melandasi pemerintah untuk memberikan bantuan atau stimulus secara bertahap kepada 15 juta pelaku Usaha Mikro (UM). Bantuan ini telah diluncurkan Bapak Presiden pada 24 Agustus 2020.

Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan persyaratan dan tata cara penyalurannya melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No6/2020, yang menyebutkan nama lengkap program ini adalah Program Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dimana besarnya nilai bantuan yang diterima pelaku usaha mikro adalah Rp2,4 juta. Pembayaran dilakukan dalam sekali penyaluran. Program ini dilaksanakan hingga Desember 2020.

Untuk memastikan tepat sasaran, pemerintah perlu melakukan verifikasi data usaha mikro melalui verifikasi apakah usaha mikro ini telah mendapat bantuan melalui program lain, untuk itu program BPUM dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal dari Agustus hingga September, jumlah sasaran penerima manfaat bantuan program ditetapkan sebanyak 9,16 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran sebesar Rp22 triliun. Program ini kemudian diperluas agar bisa mencapai sasaran 12-15 juta pelaku usaha mikro hingga Desember 2020, dengan jumlah keseluruhan anggaran program sebesar Rp36,02 triliun.

Pemberian BPUM ini diharapkan dapat menutup ketidaktersediaan data bagi mereka yang bekerja di lapangan kerja informal yang tiba-tiba menjadi misbar serta berada dalam kategori 40%-60% terbawah sekaligus memberikan dukungan kepada usaha mikro dan kecil.

Dalam penanganan pandemi covid-19, banyak kalangan mengkritisi upaya pemerintah yang dianggap kurang optimal, baik dalam hal koordinasi, penegakan disiplin, dan kemampuan keuangan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pernyataan tersebut?

Hal terpenting dalam penanggulangan dampak pandemi saat ini adalah bagaimana menangani aspek kesehatan, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, dan memulihkan sektor ekonomi serta menggerakkan kembali dunia usaha.

Pemerintah secara konsisten melakukan serangkaian kebijakan dalam rangka penanganan dampak pandemi. Refocusing dan realokasi anggaran negara dilakukan untuk penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat termasuk tenaga medis; memastikan perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan rentan serta memberikan berbagai dukungan serta insentif bagi UMKM dan dunia usaha.

Kemudian, untuk bangkit dari pandemi ini tentu memerlukan upaya sinergis dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, swasta, organisasi non-pemerintah, akademisi, pemuka agama/ tokoh masyarakat, maupun seluruh masyarakat.

Bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi dampak negatif dari perekonomian nasional yang memburuk?

Pemerintah bersama otoritas moneter dan jasa keuangan menerbitkan sejumlah kebijakan fiskal, moneter dan pengaturan jasa keuangan untuk menangani dampak pandemi, melindungi ekonomi masyarakat dan mendukung dunia usaha. Diharapkan melalui berbagai kebijakan ini, perekonomian masyarakat dan dunia usaha dapat kembali bergulir normal sehingga roda perekonomian kembali bergerak, atau setidaknya agar tidak jatuh semakin dalam.

 

Konkretnya?

Sebagaimana yang disampaikan Presiden dalam Pidato Pengantar RAPBN 2021 pada 14 Agustus lalu, hampir semua negara telah mengambil langkah penanganan yang luar biasa atau extraordinary dalam menangani dampak pandemi covid-19. Tak terkecuali, Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah extraordinary, antara lain dengan memperlebar defisit APBN hingga 6.34% dari PDB untuk tahun ini. Pelebaran batas defisit yang diatur dalam UU No.2/2020 dan berlaku hingga Tahun Anggaran 2022 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial serta stimulus ekonomi, khususnya melalui pengalokasian stimulus fiskal yang besarnya hampir mencapai 4.5% dari PDB.

Pelebaran defisit dilakukan untuk mengimbangi penurunan pendapatan negara dari pajak, serta untuk mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan. Langkah pemerintah ini diharapkan dapat memberikan stimulus baik dalam meningkatkan pergerakan ekonomi indonesia di masa pandemi covid-19, maupun memulihkan sektor-sektor lainnya yang terdampak.

Dalam hal bantuan untuk masyarakat miskin dan UMKM, ada ketidaksinkronan data, apa upaya pemerintah mengakhir kekacauan data itu?

Seperti yang telah saya jelaskan pada program Dialog Spesial Indonesia Bicara Media Indonesia, inilah saatnya untuk memperbaiki data, dengan adanya program BPUM merupakan kesempatan kita untuk memperbaiki data. Cita-citanya adalah semua UMKM memiliki data lengkap dengan nama, alamat, NIK, nomor telepon, nomor rekening bank, bidang usaha, dan besaran omsetnya.

Apakah pemerintah sudah memulai program pendataan itu?

Dengan berjalannya Program Banpres Produktif, maka sejumlah pihak terkait di pusat maupun di daerah telah memulai identifikasi secara serius pelaku usaha mikro. Melalui program ini, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengumpulkan seluruh data pelaku usaha mikro, baik yang berupa usulan maupun yang telah menjadi penerima manfaat program. Untuk saat ini, kita telah mampu mengidentifikasi pelaku usaha mikro dan kecil sampai dengan sekitar 22 juta unit usaha, yang berasal dari sejumlah Lembaga Pengusul yang terlibat erat di program, baik dari perbankan, lembaga pembiayaan, koperasi, serta Dinas Koperasi dan UKM dari seluruh daerah.

Dari data yang telah tersedia, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan melanjutkan pendataan pelaku UMKM ini dengan cara menyisir dan terus melakukan verifikasi. Sehingga, dalam jangka menengah dan panjang, seluruh data usaha mikro, kecil, menengah sudah dapat dikelola dengan baik.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, banyak rencana pembangunan yang harus direvisi akibat pandemi, termasuk proyek pemindahan ibu kota negara. Bagaimana upaya pemerintah untuk menjalankan proyek-proyek infrastruktur ini di tengah seretnya pendanaan?

Dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini hal yang menjadi prioritas untuk dilakukan adalah bagaimana menangani aspek kesehatan, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, dan memulihkan sektor ekonomi. Untuk itu, Pemerintah sudah mengumumkan untuk melakukan refocusing terhadap program pemerintah ini.

Sebagian proyek infrastruktur yang masih akan dijalankan tentunya yang sifatnya mendukung agenda strategis pemerintah, khususnya dalam rangka penanganan dampak pandemi tersebut.

Di sektor kesehatan, publik menyaksikan karut marutnya kebijakan pemerintah. Apa upaya pemerintah untuk memperbaiki situasi ini terutama dalam hal penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan agar lebih merata dan berkualitas?

Dalam penanganan kesehatan, pada masa tanggap darurat pandemi pemerintah memfokuskan anggaran untuk melakukan pemeriksaan (testing) bagi suspek covid-19, peningkatan kapasitas Rumah Sakit, memastikan ketersediaan obat dan alat-alat kesehatan, serta yang tidak kalah penting saat ini kita tengah berupaya keras agar dapat menyediakan vaksin yang aman bagi seluruh rakyat Indonesia. (OL-2)