Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Masyarakat Papua Menanti Hasil Investigasi TGPF

Emir Chairullah
19/10/2020 09:44
Masyarakat Papua Menanti Hasil Investigasi TGPF
Anggota TGPF Kasus Intan Jaya yang terluka, Bambang Purwoko, tiba di Timika menggunakan helikopter TNI AU setelah dievakuasi dari Intan Jaya(DOK TGPF KEMENKO POLHUKAM)

TOKOH senior Papua Paskalis Kossay berharap pemerintah mau mengungkapkan secara jujur hasil investigasi terhadap kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua, bulan lalu.

Pasalnya, ungkap Paskalis, masyarakat Papua sudah mengetahui siapa pelaku penembakan tersebut.

“Oleh sebab itu diharapkan kasus ini jangan dikaburkan. Karena nama oknum anggota TNI sudah diketehui umum di kalangan orang Papua,” katanya kepada Media Indonesia, Senin (19/10).

Baca juga: Aktivis Minta Usut Tuntas Kasus Munir

Menurut rencana, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan mengumumkan hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Intan Jaya terkait penembakan di Distrik Hitapida, Intan Jaya, Papua, hari ini, Senin (19/10). TGPF sudah menyerahkan analisa hasil temuan itu kepada Mahfud, Sabtu (17/10).

Ia menambahkan, masyarakat Papua juga berharap pemerintah bisa menindaklanjuti kasus penembakan ini ke jalur hukum.

“Pemerintah harus konsekuen membuka secara terbuka dan memprosesnya sesuai hukum. Langkah begitu lebih baik baik dari pada ditutupi padahal rakyat Papua sudah tahu siapa pelaku penembakan,” pungkasnya.

Menurut Paskalis, pengakuan jujur pemerintah jauh lebih terhormat apabila dipandang dari kalangan komunitas HAM internasional, kalangan gereja, maupun masyarakat Papua secara umum.

“Kalau pemerintah sengaja menutupi pelaku pasti akan muncul ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Papua asal LIPI Adriana Elisabeth menyebutkan, apabila pelakunya berasal dari kalangan militer, sebaiknya pelaku diadili melalui pengadilan sipil.

“Jadi bukan melalui pengadilan militer. Supaya prosesnya lebih transparan dan memenuhi keadilan keluarga korban,” ujarnya. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya