Pemerintah Diminta Ungkap Hasil TGPF Intan Jaya Secara Terbuka

PEMERINTAH diminta untuk mengungkapkan secara terbuka hasil investigasi kasus penembakan di Intan Jaya, Papua. Menurut salah seorang anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Intan Jaya yang enggan disebutkan namanya, adanya keterbukaan dari pemerintah bisa mengurangi gejolak yang terjadi di Papua.

“Kami berharap pemerintah mau membuka kasus ini secara terang benderang untuk mengakhiri kecurigaan masyarakat Papua,” katanya ketika berbincang dengan mediaindonesia.com, Minggu (18/10).

Ia mengakui, adanya tarik-menarik kepentingan antar sesama anggota TGPF dalam pengungkapan kasus ini. Namun dirinya berharap agar pemerintah mau membuat keputusan terbaik untuk masyarakat Papua dan juga pemerintah Indonesia. “Mudah-mudahan pemerintah bisa memutuskan yang terbaik untuk kita semua,” ujarnya.

Sementara itu Pengamat Papua dari LIPI Adriana Elisabeth menyebutkan, apabila pelakunya berasal dari kalangan militer, sebaiknya pelaku diadili melalui pengadilan sipil. “Jadi bukan melalui pengadilan militer. Supaya prosesnya lebih transparan dan memenuhi keadilan keluarga korban,” ujarnya.

Baca juga : DPR Desak Penegak Hukum Tindaklanjuti Hasil Kerja TGPF

Ia mengungkapkan berdasarkan laporan saksi yaitu istri pendeta dan saudara ipar, pelaku penembakan merupakan anggota TNI. “Bahkan Pendeta Yeremia tahu nama pelakunya sebab dirinya sempat sampaikan kepada istrinya. Karena itu perlu ada perlindungan terhadap saksi ketika mengungkap nama pelakunya,” tegasnya.

Pembentukan TGPF ini sebagai desakan masyarakat Papua atas penembakan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani. Ia tewas di Kampung Hitadipa, Intan Jaya pada Sabtu (19/9/2020) sekitar pukul 18.00 WIT. Pendeta Yeremia merupakan satu dari sejumlah rakyat sipil dan satu anggota TNI yang tewas di Intan Jaya.

Sebelumnya Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menegaskan, pihaknya menolak investigasi yang dilakukan TGPF karena hasilnya dipastikan tidak independen. “Kami menolak investigasi TGPF karena beberapa anggotanya terdiri TNI, Polri, dan BIN. Bagaimana mungkin hasilnya bisa dipercaya kalau yang memeriksa adalah pelakunya (aparat keamanan) sendiri,” katanya. (OL-2)