Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer (Noel) menyoroti penangkapan pengurus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan.
Polri menangkap mereka terkait unjuk rasa RUU Cipta Kerja yang berujung ricuh pada 5 Oktober.
"Kami sesalkan soal insiden penangkapan para aktivis yang prodemokrasi, yakni Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan oleh aparat kepolisian,” kata Noel dalam keterangan tertulis, Jumat, (16/10).
Kendati demikian, Noel juga mendukung langkah aparat Polri yang menangkap aktor intelektual dari kerusuhan saat demonstrasi penolakan terhadap disahkannya UU Ciptaker. Untuk itu, perlu diusut tuntas siapa orang yang diduga mendalangi kerusuhan tersebut.
“Polisi juga harus segera mengungkap sumber dananya, darimana itu berasal dan siapa aktor intelektualnya. Kalau itu terjadi, kami apresiasi kinerja Polri,” tandas aktivis 98 itu.
Di sisi lain, Noel mendorong Presiden Joko Widodo agar tidak menjauh dari suara rakyat. Dalam konteks UU Ciptaker, tandasnya, meski beleid tersebut baik secara umum, masih belum sempurna.
"Kalau UU ini bisa mengakomodisi untuk semua. Pastinya baik untuk investasi," tegasnya.
Lebih lanjut Noel berharap Presiden bisa segera melakukan diskusi dengan mahasiswa, buruh serta elemen masyarakat sipil lainnya.
Apalagi, tambah dia, Jokowi sendiri pernah meminta agar para aktivis '98 mau mengkritiknya agar semua kebijakan benar-benar prorakyat.
"Presiden harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan keamanan ibu kota terkait demontrasi yang terjadi beberapa hari ini," pungkasnya. (OL-8)
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada kepastian hukum, kemudahan investasi
"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai asing,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved