Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ADA kabar baik bagi buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) soal pesangon. Ini disampaikan pengacara kondang Hotman Paris.
Hotman mengatakan, bila benar isi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law mengatur majikan atau pemilik usaha yang melanggar ketentuan pasal soal pesangon dianggap melakukan tindak pidana kejahatan dan dapat diancam dipenjara selama empat tahun, ini menguntungkan buruh.
"Ini berita bagus bagi para buruh. Dia tidak perlu lagi ke pengadilan (hubungan industrial), ke Mahkaman Agung yang berbulan bulan atau bisa setahun untuk pesangon," ungkap Hotman dalam akun instagramnya @hotmanparisofficial, Kamis (15/10).
Hotman menuturkan, para pemilik usaha atau bos-bos akan lebih memilih membayar pesangon karyawannya ketimbang dilaporkan ke polisi.
"Sekali LP (laporan kepolisian), pasti majikan yang konglomerat lebih baik dia bayar pesangon daripada di BAP sama polisi," kata Hotman.
Hotman meminta pihak kepolisian untuk segera membuat divisi mengenai pelaporan ketenagakerjaan. Hal itu, katanya, untuk menampung laporan buruh yang merasa dirugikan karena belum dibayar pesangon.
"Makanya, Bapak Kapolri cepat buat divisi ketanagakerjaan. Laporan polisi soal pesangon akan jauh lebih banyak daripada laporan UU ITE. Selamat bagi para buruh," pungkas Hotman. (OL-14)
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada kepastian hukum, kemudahan investasi
"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai asing,
KUASA hukum keluarga Vina Arsita Dewi, Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya
Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta polisi untuk menunda sementara penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon dengan tersangka Pegi Setiawan.
Polisi dnilai terburu-buru mengungkap kasus pembunuhan Vina. Keluarga Vina pun kecewa atas penetapan Pegi sebagai tersangka.
KUASA hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea mengungkapkan, lima dari enam terpidana kasus Vina Cirebon membantah Pegi Setiawan terlibat dalam pembunuhan Vina.
KUASA hukum keluarga Vina mengatakan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan alias Egi alias Perong dalam kasus pembunuhan Vina dan pacarnya Eky di Cirebon belum kuat.
Calon presiden Anies Baswedan menegaskan permohonan PHPU untuk Pilpres 2024 yang diajukan bukan sekadar mencari sensasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved