Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
LEMBAGA Administrasi Negara (LAN) menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas Dukungan dalam Pengembangan Inovasi dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemenkumham. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.
Penghargaan diterima Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si yang diwakili oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN LAN, Dr. Basseng, M.Ed pada Acara Pengukuhan Revolusi Digital Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM di Graha Pengayoman Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Senin (12/10).
Dalam sambutan yang dibacakan Basseng, Kepala LAN menyampaikan pelayanan publik menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
"Saat ini pemerintah memerlukan kerja keras dalam meningkatkan nilai efektivitas pemerintah (global competitiveness) yang masih mengalami ketertinggalan bahkan pada skala regional Asia, itu menunjukkan bahwa dibutuhkan Aparatur Sipil Pemerintah (ASN) yang memiliki kompetensi paripurna dalam menjalankan roda pemerintahan," jelas Kepala LAN. .
“Saat ini kita memasuki era Revolusi Industri 4.0 dimana kita dihadapkan pada kondisi VUCA (Votality, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity), dengan kondisi tersebut segala sesuatu harus cepat merespon berbagai perubahan," tuturnya.
"Di sinilah dibutuhkan ASN yang memiliki leadership agility yang memiliki kepiawaian dalam menghadapi segala perubahan dan meresponnya dengan cepat. Diperlukan sosok aparatur berkelas dunia untuk menjawab tuntutan jaman dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah yang prima dengan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal” ungkapnya.
Sebagai upaya menciptakan ASN yang berkelas dunia, peningkatan kompetensi aparatur mutlak dibutuhkan, hal ini sejalan dengan UU ASN dengan adanya ketentuan memberikan hak PNS untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kompetensinya. SDM aparatur yang berkualitas akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan nilai global competitiveness.
“LAN sebagai instansi Pembina Pelatihan ASN, akan terus berupaya melakukan terobosan-terobosan baru serta inovasi dibidang penyelenggaraan diklat, hal ini untuk menjawab tantangan global tak terkecuali dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini.” Lanjut Basseng.
Dalam acara yang bertajuk “Layanan Publik Kumham Digital menuju Indonesia maju”, Kepala LAN mengapresiasi Kemenkumham atas pencapaiannya dalam melakukan integrasi seluruh data pada Sistem Integrasi SADA (Satu Data) Kumham yang disajikan pada Dashboard Eksekutif Pimpinan dan Dasboard Publik dalam rangka memberikan kemudahan akses layanan publik masyarakat berbasis digital.
“Diharapkan dengan hadirnya inovasi kolaboratif ini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan instansi pemerintah serta dapat menjadi contoh bagi instansi lain untuk melakukan inovasi pengembangan pegawainya dalam upaya mewujudkan Birokrasi yang berkelas dunia,” tutupnya.
Sementara itu Menkumham.menekankan pentingnya konsistensi dan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Kemenkumham. Menurut Yasonna, pelayanan publik di Kemenkumham memerlukan suatu terobosan yang revolusioner.
“Layanan publik adalah bentuk nyata dari pengabdian ASN Kemenkumham dalam melayani masyarakat secara prima. Ini memerlukan suatu terobosan yang revolusioner,” tambahnya.
Momentum ini merupakan bentuk implementasi dari reformasi birokrasi dan reformasi digitalisasi yang diterapkan di Kemenkumham. Yasonna mengatakan perkembangan teknologi informasi memaksa ASN Kemenkumham untuk terus berinovasi mendukung tata kelola birokrasi yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, S.H, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., serta perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (RO/OL-09)
Bupati Bandung Dadang Supriatna kembali meraih prestasi di tingkat nasional. Kali ini sebagai Tokoh Inspiratif Transformasi Digital Pedesaan.
Bank DKI turut meraih penghargaan pada ajang Indonesia Most Acclaimed Companies Awards 2024 sebagai Outstanding Digital Transformation to Expand Banking Service Accessibility.
Berkat kinerja yang apik di sepanjang 2023, BRI Insurance meraih pengahargaan dengan kategori General Insurance Market Leaders 2024 di acara Market Leaders Awards 2024.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dianugerahi Anugerah Inspirasi dalam kategori Pionir Transformasi dan Kemitraan Ketenagakerjaan.
Penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya konsisten PosIND dalam mengimplementasikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan penghargaan khusus dalam Best Insurance Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Investortrust
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu menilai Presiden Joko Widodo telah membajak lembaga negara dan menyalahgunakan sumber daya negara dalam Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved