Pengurangan Masa Jabatan Ketua DPD Tidak Tepat

PAKAR Hukum Tata Negara Saldi Isra menilai hasil rapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengenai pengurangan masa jabatan Ketua DPD menjadi 2,5 tahun tidak tepat dilakukan saat ini.

“Persoalan mendasarnya lebih pada pemberlakuan aturan tersebut. Harusnya perubahan itu dilakukan untuk periode mendatang. Masa jabatan ketua parlemen harusnya mengikuti periodesasi jabatan parlemen itu sendiri,” ujar Saldi saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (18/3).

Saldi menganalogikan aturan ini terhadap kepemimpinan Presiden. “Ini kan sama dengan mengubah aturan masa jabatan presiden yang seharusnya lima tahun, lalu diberlakukan langsung menjadi 2,5 tahun,” tutur Saldi.

Selain itu, rumusan tata tertib baru ini menunjukkan adanya konflik kepentingan. Jika alasan yang digunakan ialah untuk kontrol terhadap kinerja pimpinan, Saldi menilai yang semestinya diperketat ialah mekanisme kontrol terhadap kinerja pimpinan, bukan lama masa kepemimpinannya.

Jika rumusan tata tertib ini disahkan, Saldi khawatir hal ini akan merambat ke DPR. “Ini bisa jadi celah untuk memberlakukan tata tertib yang sama,” jelasnya. (*/OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Anton Kustedja Abdullah