Sinyal Reshuffle kian Menguat

SIDANG Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/5), terasa berbeda.

Joko Widodo, orang nomor satu di Indonesia, tiba-tiba menegur kementerian yang bermasalah dalam aspek kelembagaan.

Suara Jokowi terdengar lantang dan nadanya tegas kala membuka sidang kabinet.

Menurutnya, masalah kelembagaan bisa merembet pada masalah pencairan anggaran, penyerapan anggaran, hingga berujung pada melemahnya ekonomi.

"Tapi mungkin (saat itu) belum banyak punya feeling bahwa ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi, melemahnya ekonomi, sehingga sampai sekarang masih ada yang perpres nomenklatur kementeriannya belum saya tanda tangani. Ada lima kementerian," kata Jokowi.

Ketika ditemui dalam sejumlah kesempatan, Jokowi enggan menyebutkan lima kementerian tersebut.

Ia pun tidak mau buka-bukaan apakah sinyal kocok ulang menteri bakal terjadi seperti yang diutarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Ya nanti, nanti dilihat," ujarnya seusai meresmikan Rumah Sakit TNI di Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (13/5).

Masih dibahas

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengisyaratkan pemerintah hendak merombak menteri karena ada ketidaksesuaian penempatan beberapa figur menteri di Kabinet Kerja.

"Ya, karena banyak perlu peningkatan kinerja, tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (4/5).

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto belum mau menyebutkan siapa saja menteri yang masuk daftar akan di-reshuffle. Ia beralasan itu masih dalam pembahasan internal.

"Ada yang sedang diproses dan belum bisa disampaikan ke publik," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan keluhan Presiden harus ditanggapi secara positif.

Ia menambahkan reshuffle jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

"Keluhan Presiden itu harus ditanggapi secara positif karena merupakan bagian dari evaluasi. Waktu enam bulan sudah cukup bagi Jokowi untuk reshuffle. Tinggal timingnya saja," imbuh Ketua DPP Bidang Perekonomian PDI Perjuangan tersebut.

Ketua Populi Center Nico Harjanto menambahkan, teguran dari Jokowi menandakan evaluasi terhadap menteri makin ketat dilaksanakan.

"Presiden sangat responsif terhadap concern dan keprihatinan masyarakat yang melihat bahwa kementerian belum bekerja maksimal," ucapnya.

Pakar kebijakan publik Unpad Yogi Suprayogi Sugandi menyatakan lambannya penyelesaian organisasi kementerian terjadi karena kurang pahamnya menteri terkait birokrasi.

"Birokrasinya memang lamban," kata Yogi.

Di sisi lain, pengamat politik Syamsuddin Harris menilai teguran Jokowi tidak bisa dijadikan acuan untuk mengganti menteri.

Para menteri membutuhkan waktu untuk mengimplementasikan janji kampanye Jokowi-JK.

"Kabinet baru berjalan enam bulan. APBN-P yang menjadi acuan pemerintah juga baru bisa direa-lisasikan dalam beberapa pekan terakhir," tegas dia. (AI/Wib/P-5)