Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ISU kebangkitan komunis dan PKI gaya baru kembali dilontarkan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Belakangan bahkan Gatot mengklaim dicopot Presiden Jokowi akibat Film G30S-PKI.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengkritik langkah Gatot itu. Dia menguraikan bahwa Film G30S-PKI sudah mengalami revisi bahkan oleh Angkatan Darat sendiri.
"Versi Orde Baru yang dituangkan dalam film G30S/PKI itu kan ditinjau oleh Menteri Penerangan era Presiden Habibie Jenderal Yunus Yosfiah, lalu ditinjau ulang oleh Menteri Pendidikan era Habibie ketika itu juga oleh Juwono Sudarsono," kata Usman dalam diskusi daring bertajuk Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S), Selasa (29/9).
Pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pemerintah berupaya membenahi kerusakan sendi kehidupan bangsa di masa lalu, termasuk usulan mencabut TAP MPRS No 25 Tahun 1966 yang memuat larangan ajaran marxisme, komunisme, dan leninisme.
"Bahkan Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan permintaan maaf atas Tragedi 65, mengupayakan rekonsiliasi akar rumput hingga merehabilitasi nama baik Soekarno dan orang-orang yang pernah diperlakukan sewenang wenang dengan tuduhan PKI. Sayangnya Pak Amien Rais, Pak Yusril menentang langkah Presiden Gus Dur yang melakukan rekonsiliaasi tersebut," cetus Usman.
Selanjutnya, pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Mahkamah Konstitusi menggugurkan aturan yang melarang individu yang terkait kejadian 1965 atau PKI untuk ikut pemilu. Aturan tersebut dinilai menyimpang dari amanat Undang-Undang 1945. Hal itu menjadi kabar baik baik perkembangan politik dan jaminan HAM di Tanah Air.
"Ini sebenarnya perkembangan politik yang sangat baik menurut saya, mempersamakan derajat warga negara,” imbuhnya.
Usman juga menyinggung sejumlah pernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), lembaga yang turut diinisiasi Gatot Nurmantyo. KAMI menyebut salah satu indikasi adanya kebangkitan komunis adalah adanya oligarki.
Menurut Usman padangan tersebut keliru, sebab oligarki sejatinya adalah musuh kaum komunis. “Dalam proses demokrasi kita coba masuk membenahi masa lalu yang dipandang menyimpang. Telah banyak kritik atas ini. Dalam masa reformsi adalah usaha untuk mendapatkan kebenaran yang mendekati.”
Baca juga : Isu Komunis Sengaja Digulirkan
Pengamat politik CSIS J Kristiadi menuturkan ideologi yang melahirkan paham komunis telah kehilangan relavansinya saat ini. Ideologi komunisme tetap ada namun sebagai gerakan komunisme lemah.
“Ideologi itu jawaban rakyat makmur tapi kalau habis dalam retorika maka idelogi itu tidak ada,” cetusnya.
Saat ini bangsa menghadapi berbagai persoalan yakni oligarki dan politik uang. Dia pun meminta pembenahan sejak reformasi terjadi untuk proses demokrasi yang bersih.
“Sejak reformasi yang kita inginkan negara yang menyejahterakan. Yang penting apa yang harus dilakuan bukan soal reformasi terjadi tapi bagimana menyelesaikan masalah ini dan ada perbaikan. Salah satunya membenahi partai politik,” tandas Kristiadi. (P-2)
“Kita tidak akan pernah bisa melupakan sejarah, tapi kita harus menutup masa lalu. Bagian yang menyakitkan harus kita tinggalkan.”
Ideologi sosialisme juga menjadi dasar bagi berbagai ideologi lain, seperti anarkisme, yang menolak kekuatan negara atau politik yang menentang pemerintahan serta hukum-hukum komunisme.
Akun Facebook Nusa Tadon mengunggah gambar palu arit yang diduga simbol komunis. Gambar tersebut diunggah bersama tulisan 'Untuk Flotim (Flores Timur) yang lebih sejahtera secara merata.
PENGADILAN Negeri Jakarta Pusat telah menjadwalkan sidang pertama gugatan pimpinan Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang terhadap Majelis Ulama Indonesia, besok.
PIMPINAN pondok pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang melakukan perlawanan hukum dengan melakukan gugatan perdata untuk MUI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
Ratusan rakyat Finlandia turut menyaksikan bagian dari pembersihan simbol dan pengaruh komunisme di negara tersebut.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menapaktilasi kediaman sang kakek Abdurrahman Baswedan atau AR Baswedan di Taman Yuwono Nomor 19, Jalan Dagen, Yogyakarta
SEJARAH kelam Gerakan 30 September 1965 seharusnya menjadi perjalanan bangsa yang tidak lagi menciptakan dendam/permusuhan baru atau memperpanjang permusuhan lama
"Jangan sekali-kali menuduh ini mau mengkerdilkan umat Islam, mau menghidupkan lagi komunis. Justru ini banyak rekomendasi yang terkait dengan pelanggaran terhadap orang muslim di Aceh,"
POLITISI senior Partai Golkar Gandung Pardiman, menolak penghapusan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan meminta maaf.
Seketaris Lurah Gelora, Andara membenarkan adanya spanduk tersebut. Namun, dirinya tidak melihat secara langsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved