DPR Diminta Jangan Persulit Calon Independen

DALAM revisi UU Pilkada nomor 8/2015 tidak boleh ada tendensi politik untuk mempersulit calon perorangan. Hal tersebut ditegaskan pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang.

Ia menilai jika saat ini persyaratan calon perseorangan menjadi fokus perhatian DPR dalam merevii persyaratan dukungan menurutnya adalah karena Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang hendak maju melalui jalur perseoragan.

"Parpol jadi lesu karena belum ada calon yang cukup tangguh untuk bersaing dengan Ahok. Jika dugaan ini betul, menurut saya DPR sedang berada dalam ancaman yang serius, oleh karena UU dibuat sebagai alat politik untuk menjegal calon diluar parpol," ujar Sebastian, Kamis (17/3).

Menurutnya, sebaiknya DPR mengurungkan niatnya untuk melakukan revisi hanya untuk kepentingan politik tertentu. Sebab, jika demikian, justru akan membuat DPR semakin kehilangan kepercayaan publik dan partai akan ditinggalkan oleh masyarakat.

"Harganya terlalu besar bagi parpol. Parpol bisa ditinggalkan pendukungnya," pungkasnya. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Widhoroso