Pemerintah Ubah Pendekatan bagi Papua

PEMERINTAH pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus melakukan perubahan pendekatan pembangunan di wilayah Papua. Setelah memberikan grasi kepada lima tahanan politik Jumat (8/5), kemarin, Presiden Jokowi membuat gebrakan lain terkait  kebebasan pers di wilayah itu.

Seusai panen raya di Wapeko, Distrik Kurik, Merauke, kemarin, Presiden Jokowi mengumumkan wartawan asing bebas masuk ke Papua seperti halnya ke daerah lain di Indonesia.

"Mulai hari ini (kemarin), saya membebaskan wartawan asing yang ingin ke Papua seperti halnya ke daerah lain," tegas Jokowi (lihat grafik).

Presiden menambahkan, Indonesia harus mulai berpikir positif dan saling percaya, sesuatu yang selama ini sudah mulai hilang. "Jangan ada pertanyaan itu, sudah cukup," tambah Presiden Jokowi ketika dimintai tanggapan tentang kehadiran wartawan asing ke Papua yang lebih banyak meliput kegiat­an kelompok bersenjata.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal pun menyatakan dukungan terhadap pernyataan Presiden tersebut.

"Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Kenapa wartawan asing dilarang ke provinsi tertimur Indonesia? Selama prosedur atau mekanisme dipenuhi, tidak masalah wartawan asing meliput di Papua," kata Wagub Tinal di Merauke, kemarin.

Tinal menambahkan selama ini Papua sudah terpinggirkan secara ekonomi. Kekayaan alam Papua tidak dirasakan masyarakatnya. "Warga Papua menjadi terasing dengan lingkungan mereka."
Di masa lalu, pemerintah juga me­nerapkan kebijakan daerah operasi militer dengan dalih untuk memberantas pemberontakan, di saat aparat justru melakukan tindakan pembunuhan, penculikan, dan kekerasan lain yang menimbulkan trauma dan kekecewaan di benak rakyat Papua.

Kehadiran negara
Pendekatan pemerintah yang dilakukan Presiden Jokowi kepada Papua kini dinilai menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara secara fisik kepada masyarakat Papua. Tidak hanya itu, kehadiran secara fisik Presiden ke Papua juga ditujukan untuk menjalin hubungan batin terhadap masyarakat Papua lewat dialog dan komunikasi berkelanjutan.

"Hal mendasar yang dibangun oleh Presiden Jokowi ialah membangun Papua dengan mendengar rakyat Papua," ujar mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus putra Papua, Velix Wanggai, kemarin.

Velix berpendapat, pendekatan kepada Papua tidak dapat dilakukan jika masih ada tindakan represif dari TNI-Polri. Sebelumnya, Presiden telah meminta TNI-Polri agar mengutamakan pendekatan kultural kepada rakyat Papua.

Selain itu, dari pendekatan ekonomi, Presiden pun memberikan kucuran dana infrastruktur sebesar Rp6 triliun untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air minum, dan perumahan. Hingga 2019, pemerintah juga akan membangun jalan trans-Papua sepanjang 4.000 km, pelabuhan untuk menunjang program tol laut, dan sarana transportasi KA untuk menekan ekonomi biaya tinggi.

Peneliti politik dan sosial LIPI Siti Zuhro mengatakan pendekatan Presiden ke Papua telah sesuai dengan janji kampanye Jokowi-JK yang akan lebih memperhatikan Papua.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Bachtiar Aly, menilai perubahan pendekatan di Papua yang dijalankan pemerintah merupakan kabar menggembirakan karena penyelesaian terhadap Papua kini lewat pendekatan politik dan kesejahteraan. (Nov/Nyu/Pol/Ant/X-7)

erandhi@mediaindonesia.com