KPU Harap Kepastian Anggaran Pilkada Selesai Sebelum Juni

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan supaya kepastian terkait pencairan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 sudah selesai sebelum Juni mendatang.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan setidaknya pada 30 April Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh pemerintah daerah untuk pencairan dana apabila pendanaan Pilkada menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian, lanjut dia, pada 30 Mei hingga 29 Juni, KPU menargetkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah terbentuk. Aturan itu tertuang dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2017.

"NPHD dibuat diawal untuk memastikan Pilkada bisa jalan supaya ada dananya. Kami kerepotan kemarin. Kalau sampai pada saat pembentukan PPK/PPS dana belum pasti, yang kami harapkan NPHD belum ada. Kami akan tunda," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/3).

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya cenderung berpendapat pendanaan Pilkada dianggarkan dari APBN. Namun, DPR juga akan mempertimbangkan kesanggupan pemerintah.

"Anggaran Pilkada baiknya melalui APBN supaya kepentingan Pilkada di daerah tidak terkontaminasi dengan kepentingan incumbent," tukas Riza. (Ind/OL-5)