Pemberian Grasi untuk Hentikan Stigma Politik

PRESIDEN Joko Widodo memberikan grasi kepada lima taha n an politik (tapol) Papua dan Papua Barat, kemarin. Dalam keterangan nya, Presiden mengatakan grasi itu merupakan upaya se penuh hati pemerintah untuk menghentikan stigma politik yang selama ini ada di Papua dan Papua Barat. "Kita ingin menciptakan Papua dan Papua Barat sebagai negeri yang damai. Jadi jangan dipanaspanasi lagi," kata Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan seusai memberikan grasi terhadap lima tahanan politik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Abepura, Jayapura, Papua, kemarin.

Kelima tapol yang dibebaskan ialah Jafrai Murib dari LP Abepura yang mendapat vonis hukuman seumur hidup. Kemudian Linus Hiluga dan Kimanus Wenda, keduanya berasal dari LP Nabire dan sama-sama divonis 20 tahun penjara. Adapun dari LP Biak ialah Apotnagolit Enus divonis 20 tahun penjara dan Numbungga divonis seumur hidup. Presiden didampingi sejumlah menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijanto, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoli, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal.

Presiden menambahkan kelima tapol yang dibebaskan merupakan titik awal dari pembebasan tapol berikutnya. "Setidaknya ada sekitar 90 orang yang masih dalam penjara  di Papua dan di daerah lainnya. Ada yang mau diberikan grasi, tetapi ada yang meminta amnesti sehingga harus dipertimbangkan lagi karena kalau amnesti harus menunggu persetujuan dewan," kata Presiden. Dalam kunjungan kerja ke Papua, pemerintah mengucurkan anggaran Rp6 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah itu. Presiden menguraikan dana Rp6 triliun tersebut untuk jembatan dan jalan Trans-Papua sepanjang 3.985 kilometer.

Kemudian untuk pengairan senilai Rp4,7 triliun, irigasi Rp600 miliar, sanitasi dan air minum Rp400 miliar, serta perumahan Rp300 miliar. "Ini jumlah yang tidak sedikit. Kita harapkan nanti akan berimbas pada pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di Papua," kata Presiden saat peletakan batu pertama dimulainya pembangunan jembatan layang Hamadi-Holtekam di Jayapura. Jokowi melanjutkan, khusus untuk jalan Trans-Papua, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk menuntaskan proyek
tersebut pada 2019.

Ia mengakui proyek itu masih menyimpan sejumlah hambatan seperti masih banyak jalan yang belum tembus dan saling tersambung. Pada hari yang sama, Jokowi juga mengunjungi Pasar Prahaa, Sentani, Jayapura, yang saat ini dijadikan contoh pasar terintegrasi dengan terminal. Presiden juga meresmikan pembangunan awal fasilitas untuk PON seluas 65 ha di Kampung Harapan Jayapura, serta gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jayapura.