Pemerintah Kukuh Pejabat yang Ikut Pilkada Harus Mundur

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) segera mengirimkan surat presiden kepada DPR untuk memulai pembahasan revisi undang-undang tentang pemilihan umum kepala daerah (pilkada).

"Secara prinsip pemerintah sudah menugasi Mendagri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada," kata Mendagri Tjahjo Kumolo seusai rapat terbatas membahas revisi UU Pilkada di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3).

Mendagri menyebutkan dalam revisi UU Pilkada, seluruh aturan atau putusan MK akan dimasukkan ke revisi Undang-Undang Pilkada. "Tadi juga diputuskan, bagi anggota DPR, DPD, PNS, TNI dan pejabat lainnya, harus tetap mundur dari posisinya karena kalau tidak, ini akan bisa menggunakan kewenangannya dalam tanda petik," katanya.

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi II DPR menginginkan para pejabat yang mencalonkan diri di pilkada tidak perlu mundur. Alasannya, banyak tokoh potensial ragu untuk maju karena harus meninggalkan jabatan sebelumnya.

Sementara itu, terkait dengan anggaran, Mendagri mengatakan anggaran pelaksanaan pilkada tetap dibebankan kepada daerah. "Pengalaman tahun lalu di 269 daerah, anggarannya juga cukup," katanya. Mendagri menyebutkan ada hampir 16 poin perubahan yang sudah diharmonisasi bersama oleh Kemenkum dan HAM, Setneg, dan Setkab.

Pemerintah menargetkan pembahasan revisi tersebut rampung paling lambat pada April. Dengan demikian, sambung dia, baik KPU maupun Bawaslu bisa segera mengeluarkan aturan perubahan setelah UU Pilkada disahkan. Ia berharap tahapan Pilkada 2017 di 107 daerah pada Februari dapat dimulai KPU pada Mei 2016.

Dalam rapat kabinet terbatas, Mendagri juga menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2015. "Kita minta kasus dibakarnya gedung KPUD dan gedung pemda di Kalimantan Tengah untuk terus diproses dengan baik," katanya. Tjahjo juga menyebutkan tiga peristiwa yang menjadi acuan evaluasi.

Pertama, satu hari sebelum dilantik, ada wakil bupati yang meninggal, yaitu di Grobogan. Kedua, satu wakil bupati yang sudah dilantik masuk tahanan karena kasus korupsi. "Satu yang sudah saya putuskan terpilih menang di daerah ternyata punya hobi narkoba," katanya. Sementara itu, Wamenkeu Mardiasmo mengatakan anggaran pelaksanaan pilkada akan sama dengan tahun sebelumnya.

"Pilkada serentak ini menggunakan dana APBD untuk setiap pemdanya. Kalau ada yang kurang ataupun yang sifatnya nasional dan strategis, akan dianggarkan dari APBN," kata mantan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan itu.(Pol/Ant/P-4)