Pemerintah Siapkan Regulasi Usut Korupsi Sektor Swasta

PEMERINTAH berencana menyiapkan regulasi untuk mengusut korupsi di sektor swasta. Pasalnya bila dibiarkan, hal ini dapat merusak perekonomian nasional.

"Penyimpangan di swasta misalnya pembukuan, tak bayar pajak, pengelolaan bisnis tak sehat itu akan punya dampak ke ekonomi nasional," kata Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki usai seminar nasional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016, di Hotel Le Meridien di Jakarta, Selasa (15/3).

Namun, kata dia, kerangka hukum untuk menangani korupsi di sektor swasta ini belum jelas. Hanya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC (Konvensi PBB Antikorupsi).

"Setahu saya belum ada lagi UU operasional," jelas dia.

Sementara, kata dia, fokus pemantauan penegak hukum masih ada pada APBN yang sekitar 2.100 triliun. "Itu hanya seper lima dari potensi ekonomi. Di luar pemerintahan juga sangat rawan penyimpangan," jelas dia.

Masalah ini, kata dia, bakal menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, pemerintah tak ingin krisis di 1998 terjadi kembali.

"Kita punya pengalaman 98, maka negara harus nanggung bank-bank swasta, kewajiban kepada pihak ketiga, dan sampai sekarang bunganya cukup besar dan harus dibawa APBN," jelas dia.

Krisis 98, kata dia, jadi pengalaman terburuk pemerintah. "Itu contoh sebenarnya begitu besar praktik korupsi dan penyimpangan di swasta yang kita abai," pungkas dia. (OL-1)