Pemerintah Berharap PPP Segera Islah

PEMERINTAH berharap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa kembali utuh dalam satu kesatuan. Hal itu supaya PPP tidak rugi karena terhambat di setiap momentum politik.

"Kami menyatakan kepada majelis islah PPP supaya sesegera mungkin berislah. Sebab kondisi saat ini merugikan PPP sendiri pun dekimian momentum politik akan semakin banyak ke depan," terang Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Freddy Harris, Senin (14/3).

Menurutnya, pemerintah akan selalu siap memfasilitasi PPP untuk bisa segera menyudahi permasalahan internal yang telah lama terjadi. Pemerintah juga meminta kedua PPP yang kubu yang berseteru untuk mementingkan kepentingan bersama.

"Mereka (majelis islah PPP) pun mengaku bahwa kondisinya saat ini tidak sama sekali menguntungkan bagi kemajuan partai. Di hadapan kami mereka siap untuk segera melakukan islah. Kami pun menyarankan kepada PPP untuk ikuti langkah Partai Golkar yang telah mendekati proses islah secara utuh," paparnya.

Hal itu diungkapkan seusai pertemuan jajaran Direktorat Jenderal AHU dengan majelis islah PPP di kantor Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM lantai 18 kemarin. Hadir pada kesempatan tersebut selain Dirjen AHU Freddy Harris juga perwakilan majelis islah PPP yang telah dibentuk oleh kepengurusan DPP PPP Muktamar Bandung yaitu Lukman Hakiem, Fernita Darwis, Rusli Effendi, dan Hasan Husairi.

Menurut anggota majelis islah PPP, Lukman Hakiem, majelis islah yang telah 3 kali dimediasi Kemenkumham ini sudah menyepakati akan memperjuangkan islah seutuhnya dan dengan dawali melakukan pertemuan internal PPP. Hal itu untuk membicarakan langkah-langkah menuju islah dengan Muktamar.

"Kedatangan kami ini dalam upaya untuk islah seutuhnya. Kalau bicara hukum sudah selesai Muktamar PPP Jakarta sudah disahkan, namun secara politik belum. Jadi saya sebagai pemilih PPP sejak tahun 1977 ini ingin mengetuk hati nurani kader PPP untuk selamatkan PPP kecuali apabila partai ini ingin menjadi ormas saja," terangnya.

Rusli Effendi menambahkan, islah merupakan harga mati bagi PPP dalam waktu dekat. Pasalnya itu selain didorong pemerintah juga merupakan suara kader dan ulama PPP yang berharap konflik bekepanjangan bisa segera tuntas sepenuhnya.

"Kita tahu semua kader dan ulama PPP ingin ini selesai segera sebab Juli nanti akan dilakukan verifikasi partai untuk ikut pilkada serentak 2017. Jadi kita akan segera lakukan pertemuan-pertemuan internal membahas langkah untuk segera islah dengan ujunganya Muktamar," tukasnya. (OL-2)