PPP Mesti Manfaatkan Momentum Islah

PENGAMAT politik dari LIPI Siti Zuhro berharap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanfaatkan kesempatan yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan islah antara kubu Romahurmuziy (Romi) dan Djan Faridz.

"Sebagai partai Islam, PPP diharapkan melakukan musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian konflik internal. Tentunya penyelesaian harus mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta keputusan pemerintah yang mendorong islah," katanya di Jakarta, kemarin.

Bila tidak ada islah, sama seperti membubarkan diri dan PPP tidak lagi menjadi parpol yang diperhitungkan dalam pilkada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden.

Wakil Ketua DPP PPP hasil Muktamar Bandung, Hasrul Azwar, menyatakan ketidakhadiran pengurus PPP kubu hasil Muktamar Jakarta dalam pertemuan tim kecil untuk merumuskan teknis pelaksanaan muktamar islah, Sabtu (12/3), tidak dihiraukan oleh kubu Muktamar Bandung.

Pihaknya, kata dia, akan jalan terus menuju muktamar islah sesuai dengan SK Menkum dan HAM yang memperpanjang kepengurusan hasil Muktamar Bandung tahun 2011.

"Ya, biar saja (kubu Jakarta tidak hadir). DPP hasil Muktamar Bandung tetap mempersiapkan muktamar islah," jelasnya.

Hasrul enggan berspekulasi soal adanya motif mengulur waktu oleh kubu Jakarta dengan tidak menghadiri pertemuan perdana tim kecil.

Dia juga belum bisa memastikan jadwal pertemuan tim kecil berikutnya karena masih melihat dinamika yang ada.

"Saya berbaik sangka sajalah. Kita tunggu saja kelanjutannya bagimana. Yang pasti kita tidak mungkin kembali ke belakang. Kita akan terus maju sesuai dengan SK Menkum dan HAM yang memperpanjang kepengurusan hasil Muktamar Bandung selama 6 bulan ke depan," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz, Wakil Ketua Umum Humphrey Djemat, dan Sekjen Ahmad Dimyati Natakusumah, tidak bisa dihubungi.