Kubu Akom Waspadai Penjegalan

SATU hari setelah Ade Komarudin mengumumkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Golkar di Yogyakarta, beredar surat perjanjian antara dirinya dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Bambang Soesatyo yang merupakan tim sukses Ade menilai itu merupakan upaya penjegalan.

Ada tiga poin dalam surat itu, di antaranya Ade tidak ikut serta memprakarsai pelaksanaan munas sampai kepengurusan Munas IX Bali 2014-2019 berakhir. Kedua, Ade tak mencalonkan diri hingga 2019. Ketiga, ia harus berkonsentrasi sebagai Ketua DPR.

"Menurut saya, oknum tersebut ingin mengunci Akom pada poin kedua. Coba simak: Akom tidak boleh maju sampai dengan berakhirnya kepengurusan Munas Bali 2019. Lalu bukankah kalau besok munas terjadi, otomatis Munas Bali berakhir?" kata Bambang saat dihubungi, kemarin.

Ade bersama Ical menandatangani surat itu pada 17 Desember 2015 saat rapat pengurus DPP Golkar di Bakrie Tower. Ade menggantikan Setya Novanto yang mundur sebagai Ketua DPR karena skandal 'papa minta saham'.

"Apa yang salah? Aneh juga kalau surat itu kemudian dijadikan alat untuk mengganjal. Siapa pelakunya yang bisa mencuri dokumen perjanjian itu dari laci meja Ketua Umum Ical?" tanya Bambang.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ahmadi Noor Supit mengatakan pelaksanaan munas rekonsiliasi akan mundur dari yang semula diperkirakan. Menurut dia, munas tidak jadi digelar April 2016 karena ada putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). "Sekarang dalam proses pendaftaran kepengurusan. Akan diusulkan ke pemerintah kepengurusan Munas Bali yang sudah diperbaiki dengan menggandeng kubu Jakarta," ungkap Supit.