Sejumlah Menteri Dinilai tidak Pas

WAPRES Jusuf Kalla mengisyaratkan masih ada ketidaksesuaian penempatan beberapa figur di kursi menteri di Kabinet Kerja.

Kocok ulang atau reshuffle pun bakal menjadi solusi.

"Ya, karena banyak yang perlu peningkatan kinerja, tentu dibutuhkan orang yang sesuai dengan kemampuannya," kata JK, di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Ketika ditanya soal kepastian waktu dan bidang kementeriannya, ia enggan menjawab secara rinci.

Kocok ulang itu, lanjutnya, segera dilaksanakan saat itu telah dipandang perlu.

"Ya tentu dalam waktu mendatang ini lah," katanya.

Namun, Presiden Joko Widodo enggan menjelaskan soal wacana perombakan kabinet.

Ia malah berkilah dan mengarahkan bahwa sebaiknya pertanyaan itu diberikan kepada Wapres Jusuf Kalla.

"Ya tanya Pak JK."

Wakil Ketua DPR Fadli zon menilai rencana perombakan kabinet sangat bagus.

Menurutnya, kementerian bidang hukum dan ekonomi banyak masalah.

"Ekonomi kita makin sulit, tidak ada terobosan. Yang ada kehidupan masyarakat makin susah," ujarnya.

Ia menyampaikan selama masa reses DPR, masyarakat sering mengeluhkan kehidupan yang semakin sulit dalam kurun waktu enam bulan ini.

Ia pun menyarankan agar kabinet diisi orang-orang yang ahli di bidangnya.

Kendati demikian, ia pun mempersilakan jika tetap berasal dari partai politik.

"Asal dia ahli di bidangnya," katanya.

Perombakan kabinet tersebut, kata Fadli, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kapan waktu yang pas untuk melakukannya.

"Yang penting pemerintah jangan buang-buang waktu. Kalau kayak gini masih uji coba, yang rugi rakyat juga," ujarnya.

Fokus bekerja
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate meminta tidak perlu ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Ia menyampaikan biarkan menteri-menteri saat ini untuk fokus bekerja dahulu.

"Ekonomi dunia cenderung melemah, kekuatan di dalam negeri perlu disinergikan untuk menjaga kepentingan nasional kita dari dampak pelemahan ekonomi dunia," paparnya.

Kendati demikian, kata Johnny, NasDem menyerahkan pengocokan ulang kabinet kepada Jokowi.

"Kami serahkan kepada Presiden. Kapan saja menurut pertimbangan dan kebutuhan Presiden," tandasnya.

Secara terpisah, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan memang tidak bisa dihindari adanya kocok ulang kabinet.

Ia pun mencontohkan menteri bidang ekonomi Sudirman Said.

"Karena telah membuat kebijakan menyerahkan harga BBM kepada mekanisme pasar minyak dunia.

Hal itu tidak sesuai dengan UUD 1945, putusan MK, dan haluan politik Trisakti Bung Karno," tuturnya.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengakui bahwa kebijakan ekonomi timnya banyak yang tak populer di mata masyarakat. Kekecewaan publik dianggapnya wajar.

"Kalau masyarakat enggak puas terhadap kondisi ini wajar saja. Untuk diketahui, banyak kebijakan bagus yang dilakukan yang tidak populer," ujarnya.

Ia mencontohkan kebijakan pencabutan subsidi BBM.

Satu isi, jelasnya, subsidi itu menarik fasilitas negara kepada warganya.

Sisi lain, ada modal bagi pembangunan infrastruktur.

"Sakitnya tuh sekarang. Tapi untungnya untuk masa depan," kata dia.

Sudirman Said menegaskan siap jika ada evaluasi atau bahkan perombakan kabinet terhadap tim ekonomi Kabinet Kerja.

Namun, sejauh ini, menurutnya, Presiden belum menyampaikan keluhan kepadanya terkait kinerja dirinya, misalnya, dalam hal pengendalian harga BBM.

"Ada waktunya ditugaskan, ada saatnya bebas tugas. Gitu kan. Kita lihat saja nanti bagaimana keputusan Presiden," kata dia. (Nur/Nov/P-4)